Selan itu, percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan.
Dan penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta ketahanan wilayah perkotaan.
Serta, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pemberian ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal dalam berbagai program pemerintah.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang cukup banyak mendapat perhatian adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota menyampaikan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasinya.
Termasuk, belum dilibatkannya pemerintah daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Usai mengikuti acara penutupan APEKSI, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan bahwa Rakernas APEKSI Tahun 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Munafri, berbagai isu yang dibahas selama Rakernas merupakan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Seluruh masukan tersebut dirumuskan melalui rapat pleno menjadi rekomendasi bersama yang mewakili kepentingan pemerintah kota.
“Semua hasil pembahasan para Wali Kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama,” ujarnya.
“Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” sambung Munafri.
Kehadiran Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham pada penutupan Rakernas APEKSI, bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perkotaan.
Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, mengatakan Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi para kepala daerah, tetapi juga ruang bertukar pengalaman mengenai berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di masing-masing kota.
Mulai dari digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, secara umum rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.
Asosiasi Pemerintah kota juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur serta dukungan terhadap berbagai program nasional tanpa membebani kemampuan keuangan daerah.
“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII tahun 2026 ini,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
