Menurutnya, proyek fisik dan infrastruktur yang mengalami keterlambatan yang terlalu jauh dari jadwal pelaksanaan akan berpengaruh terhadap kemungkinan penyelesaian pekerjaan dalam tahun berjalan.
Karena itu, Appi menekankan pentingnya memperbaiki proses perencanaan agar pelaksanaan proyek tidak terjebak pada target waktu yang tidak realistis.
“Proses perencanaan harus lebih diperbaiki lagi ke depannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang membuat anggaran yang dikeluarkan menjadi anggaran yang sia-sia,” katanya.
Selain aspek waktu dan perencanaan, Appi juga menyoroti pentingnya menjaga proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara transparan serta bebas dari potensi konflik kepentingan.
Sejalan dengan masukan dari jajaran KPK, Ia meminta seluruh jajaran dinas terkait memperhatikan rekam jejak penyedia dan memastikan tidak terdapat persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai terindikasi di dalamnya ada para penyedia atau pemenang tender yang mendapatkan red flag atau ada catatan dari KPK. Yang kedua, jangan sampai ada oknum-oknum yang punya hubungan-hubungan lain secara internal dengan para penyedia dan atau pihak ketiga,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin proyek yang telah menghabiskan anggaran justru berakhir dengan keterlambatan, tidak selesai, atau bahkan mangkrak. Untuk itu, Appi menegaskan bahwa catatan dan masukan yang diberikan dalam supervisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah.
Di akhir pertemuan, Appi menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah memberikan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Kota Makassar.(Sir)
Editor: Syafruddin Menroja
