Home / Sulsel

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:47 WIB

Pilah Sampah Solusi Menyelamatkan Kota Makassar

Resistensi ini umumnya berakar dari kebiasaan pragmatis yang enggan direpotkan, minimnya literasi ekologis, hingga kekecewaan akibat historis pengangkutan yang pernah mencampurkan kembali sampah yang telah dipilah (mixed logistics).

​Namun, dalam perspektif hukum dan lingkungan, penolakan atas mandat ini membawa konsekuensi berantai yang merugikan kepentingan publik:
​Konsekuensi Hukum dan Operasional:
Sesuai dengan asas No Sort, No Collect, armada kebersihan berhak menolak mengangkut sampah milik warga yang disetorkan dalam keadaan tercampur.

Penolakan ini berpotensi berlanjut pada sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga denda finansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah setempat.

​Eksternalitas Negatif dan Pergeseran Beban Sosial:

Baca Juga:  Wali Kota Munafri Dampingi Jusuf Kalla Peletakan Batu Pertama di RS Islam Faisal

Warga yang menolak memilah secara tidak langsung memindahkan beban kerja dan risiko kesehatan kepada petugas TPS3R serta pengelola Bank Sampah yang harus melakukan pemilahan manual. Penumpukan sampah tercampur yang ditolak pengangkutannya juga berisiko menimbulkan pencemaran mikro, bau busuk, dan potensi konflik antarwarga di lingkungan perumahan.

​Kegagalan Sistemik Ekosistem Daur Ulang:

Secara ekologis, pencampuran sampah organik dan anorganik menyebabkan kontaminasi material daur ulang sehingga menurunkan nilai ekonomisnya secara drastis.

Di sisi lain, pembusukan anaerobik dari sampah organik tercampur di TPA terus memproduksi emisi gas metana yang mempercepat krisis iklim.

Baca Juga:  Jembatan Lama Pacongkang Rawan Roboh, Pemprov Sulsel Hadirkan yang Baru dengan Konstruksi Lengkung Baja

​Kesimpulan

​Pemilahan sampah di sumber adalah ujian nyata atas kesadaran kewarganegaraan (civic responsibility) dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Membiarkan penolakan segelintir pihak terhadap kebijakan ini sama saja dengan mengorbankan keselamatan lingkungan dan merusak tatanan sosial yang sedang dibangun.

​Ke depan, keberhasilan transformasi pengelolaan sampah di Indonesia tidak hanya membutuhkan penguatan edukasi publik yang persuasif, tetapi juga keberanian pemerintah daerah dalam menegakkan sanksi (law enforcement) secara konsisten serta penyediaan sarana pengangkutan yang terintegrasi.

Pemilahan sampah bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar kita tidak tenggelam dalam krisis ekologis yang kita ciptakan sendiri.(jk)

Editor: Manaf Rachman

Share :

Baca Juga

SOPPENG

Perkuat Tata Kelola BUMD, Bupati Soppeng Ikuti Rakor Kemendagri

Sulsel

Umiyati Apresiasi Langkah KONI Makassar Daftarkan Seluruh Atlet PORPROV ke BPJS Ketenagakerjaan

Sulsel

Bapenda Makassar Catat Surplus Rp130 Miliar, Realisasi Pendapatan Tembus 49 Persen

SOPPENG

Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng Lantik Enam Ketua TP PKK Kecamatan

Sulsel

Kunjungan Silaturahmi Kapolres Wajo ke DPRD

Sulsel

Pemkot Makassar Pastikan PSEL Tetap Berjalan, Penetapan Lokasi Masih Dibahas

SOPPENG

Bupati Soppeng Menerima Kunjungan Silaturahmi Kapolres

Sulsel

Pemkot Makassar dan Karang Taruna Perkuat Sinergi, Penanganan Sampah hingga Pemberdayaan Pemuda Jadi Fokus