Terdapat dua sesi pertanyaan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Sesi tersebut menjadi ruang interaktif untuk menggali berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat sekaligus mencari solusi melalui pembahasan bersama.
Khusus dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan, pengawasan dinilai memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan dokumen kependudukan berjalan efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar bersama perangkat pemerintah daerah diharapkan terus membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pemerintahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintahan. Dialog langsung antara peserta, narasumber, dan penyelenggara menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang semakin terbuka dan responsif.
Dengan adanya forum pengawasan yang komunikatif dan partisipatif, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terserap sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan Kota Makassar yang lebih baik.(jk)
Editor; Manaf Rachman
