Penentuan lokasi masih harus melalui kajian bersama, termasuk mempertimbangkan kondisi fisik jalan, rencana pembangunan pemerintah, serta kesiapan investasi dari calon investor.
“Ada beberapa calon investor, tapi kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan dari ruas jalan yang akan ditentukan, apakah bisa di situ atau ada keadaan yang membuat sehingga harus ditunda di ruas itu,” jelasnya.
Selain menentukan lokasi, pemerintah bersama calon investor juga masih melakukan penghitungan terhadap besaran investasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur ducting.
Dengan demikian, penerapan ducting sharing tahun ini akan dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan sebelum nantinya dikembangkan pada ruas-ruas jalan lainnya.
Dia juga menuturkan, rencana ducting sharing di Kota Makassar sebenarnya telah mulai dibahas sejak tahun lalu. Namun, implementasinya membutuhkan skema kelembagaan yang tepat.
Hal ini, dikarenakan Pemerintah Kota belum memiliki perseroan yang dapat secara langsung menjalankan pola kerja sama bisnis dengan pihak ketiga maupun investor.
Appi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Pemkot Makassar perlu menyiapkan pola yang berbeda dalam menjalankan investasi ducting sharing.
“Karena kita tidak punya perseroan untuk melaksanakan B2B (business-to-business). Makanya dari awal kita mendorong untuk ada perseroan yang bisa melaksanakan kegiatan dengan pihak ketiga atau pihak investor untuk langsung bekerja sama,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar saat ini tengah memproses pembentukan dua perseroan baru, yakni perseroda yang bergerak di bidang pangan dan perseroda di bidang infrastruktur.
Menurut Appi, perseroan infrastruktur nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah kota dalam membangun pola kerja sama investasi dengan pihak ketiga.
“Kita lagi proses, ada dua perseroda yang kita membangun dari awal, yaitu perseroda pangan dan perseroda infrastruktur,” terangnya.
Perseroda tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi wadah dalam menjalankan berbagai bentuk kerja sama investasi yang membutuhkan pola hubungan bisnis antarpihak atau business to business (B2B).
Ini adalah model bisnis saat sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain, bukan kepada konsumen akhir.
“Semua nanti akan masuk ke dalam situ, sehingga untuk membangun kerja sama mereka yang akan menjadi proses penugasan untuk melakukan proses kerja sama di bidang investasi,” tuturnya.
Melalui skema tersebut, Pemkot Makassar berharap pengembangan infrastruktur kota tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
Tetapi juga dapat membuka ruang kolaborasi dengan investor melalui mekanisme yang tetap sesuai dengan regulasi.
Penerapan ducting sharing menjadi salah satu langkah strategis yang tengah dimatangkan Pemkot Makassar untuk membangun infrastruktur utilitas yang lebih tertata.
Selain mengurangi kepadatan kabel udara, keberadaan jaringan utilitas bawah tanah juga diharapkan mendukung estetika kota sekaligus memudahkan pengelolaan jaringan telekomunikasi di masa mendatang.
“Kita juga memastikan aspek regulasi, investasi, kelembagaan, lokasi, serta sinkronisasi dengan program pembangunan jalan dapat berjalan secara terintegrasi sebelum proyek percontohan ini dimulai,” tutupnya.(jk)
Editor: Syafruddin Menroja
