“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” sambung Appi.
Keempat, persoalan administrasi. Appi menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.
Jangan sampai pembayaran justru dikejar pada penghujung tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.
Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyerukan Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk Makassar.
Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar, terlebih seluruh proses penyelenggaraan keuangan daerah berada dalam pengawasan negara.
Appi juga meminta OPD mulai mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang akan dihadapi masyarakat.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan.
Dia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya memperkuat penyediaan sarana air bersih.
Ia menekankan konsep kota tangguh atau resilient city harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar.
Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja.
Dia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator utama, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik.
Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika serapan keuangan tinggi dan realisasi fisik juga tinggi.
Sementara itu, apabila serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, maka kondisi tersebut harus dicermati lebih lanjut, terutama dari sisi pembayaran, administrasi dan cash flow.
Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menyebutnya sebagai kondisi yang harus mendapat perhatian lebih tajam.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, harus memastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.
Adapun kondisi paling buruk adalah ketika realisasi fisik dan serapan keuangan sama-sama rendah.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.
Karena itu, Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia menegaskan, target serapan anggaran sekitar 95 persen pada akhir tahun harus dibarengi dengan kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
