MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar, yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Skema tersebut dibahas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat menerima Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu 23 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan rencana pembagian SPBU di Kota Makassar ke dalam empat klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen.
Deni mengatakan, pembagian klaster dilakukan agar pelayanan Solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas. “Jadi kami bagi menjadi empat klaster pak,” kata Deny.
Klaster pertama adalah, Klaster Pelabuhan yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar (yang terletak tepat di ujung akses tol).
Menurut Deny, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang dan kedatangan kapal.
Karena itu, pihak Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di klaster tersebut, termasuk melakukan rekonfigurasi nozzle agar kapasitas pelayanan Solar dapat ditingkatkan.
“Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle,” jelasnya.
Berbeda dengan klaster lainnya, Pertamina tidak akan menerapkan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan Pelabuhan.
Lanjut dia, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan armada logistik yang waktu operasionalnya mengikuti aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal.
“Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik,” ungkap Deni.
Selanjutnya, Klaster Perintis mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Sudiang hingga wilayah sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dijelaskan, klaster ini terdapat empat SPBU yang diprioritaskan menjadi pusat pelayanan Solar. Namun, berbeda dengan Klaster Pelabuhan, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian.
SPBU (SPBU Pintu 1 Unhas), SPBU Tamalanrea/Depan BTP)Terletak di wilayah Tamalanrea. Kemudian, SPBU Perintis/KM 16), serta SPBU KM 18/Pai), mendekati arah gerbang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Deny mengatakan, pengaturan tersebut dilakukan karena dalam dua bulan terakhir konsentrasi antrean di kawasan Perintis cukup mengganggu arus lalu lintas.
“Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas,” katanya.
“Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga banyak dilalui kendaraan logistik dan bus sehingga antrean kendaraan besar berpotensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas,” sambung Deny.
Dikatakan, klaster ketiga adalah Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Kawasan ini dipilih karena menjadi salah satu jalur penghubung dari arah Gowa menuju kawasan Perintis dan Maros.
Klaster Pettarani terdiri atas empat SPBU, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara.
Untuk klaster ini, Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian. Skema pengaturan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik pengguna Solar di masing-masing lokasi.
Deny menyebut, penerapan pengaturan waktu di kawasan dalam kota juga dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil – genap sesuai arahan pemerintah setempat.
“Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota,” tuturnya.
Sementara itu, Pertamina masih memfinalisasi klaster keempat sebagai bagian dari skema penataan pelayanan Solar di Kota Makassar.
Oleh sebab itu, Deny menjelaskan secara umum kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina juga terus mengevaluasi kebijakan pengaturan jam maupun ganjil – genap agar kondisi tersebut.
