MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Melalui verifikasi dan validasi (verval) data berbasis by name, by address, serta titik koordinat geografis, Pemkot Makassar berupaya memastikan intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi faktual di lapangan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi DTSEN yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin 13 Oktober 2026.
Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan, berdasarkan data yang diterima pemerintah kota, terdapat 559.967 jiwa dalam kelompok desil 1 hingga desil 5 yang menjadi sasaran prioritas pemetaan sosial ekonomi di 15 kecamatan.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar kebijakan dan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya jumlah penduduk sasaran, tetapi juga sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi setiap wilayah.
“Data DTSEN ini menjadi acuan utama kita. Pertama, untuk penyusunan perencanaan pembangunan, kedua sebagai bahan evaluasi kebijakan, dan ketiga untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara tepat,” ujarnya.
Rapat ini melibatkan Plh Kepala Bappeda Makassar, para camat dan lurah se-Kota Makassar, serta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dalam pemetaan DTSEN, Kecamatan Tallo tercatat memiliki jumlah penduduk dalam kelompok desil 1 hingga desil 5 tertinggi, disusul Kecamatan Tamalate, Panakkukang, Biringkanaya, dan Manggala.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena wilayah dengan jumlah penduduk besar tidak selalu memiliki konsentrasi kelompok sasaran sosial ekonomi tertinggi.
Karena itu, Zulkifly menegaskan data awal tersebut harus ditindaklanjuti dengan verifikasi dan validasi langsung oleh aparat kewilayahan.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk dalam kelompok desil tertentu tidak serta-merta menjadi penentu alokasi program pembangunan tanpa didukung analisis dan kajian faktual.
Sedangkan, Kecamatan Biringkanaya dan Tamalate memiliki kepadatan penduduk yang besar. Namun, dari pemetaan desil 1 sampai desil 5, jumlah tertinggi justru berada di Kecamatan Tallo.
“Ini yang harus kita cermati dan verifikasi bersama,” jelas mantan Kepala Bappeda Kota Makasar itu.
Ia menginstruksikan camat dan lurah untuk memastikan kesesuaian identitas penduduk berdasarkan nama dan alamat. Sekaligus memeriksa titik koordinat lokasi agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat dipetakan secara akurat hingga tingkat RT dan RW.
Lanjut dia, pemutakhiran juga perlu memperhitungkan dinamika kependudukan, seperti perpindahan penduduk, kelahiran, dan kematian, sehingga data yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi terkini.
