Oleh Syamsul Ishak
MEDIASINERGI.CO
WAJO – Dewan Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (DPD MUI) Kabupaten Wajo tengah mendalami persoalan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebelum menentukan sikap kelembagaan.
Ketua MUI Wajo, AG. Dr. KH. Muh. Yunus Pasanreseng Andi Padi, M.Ag., mengatakan kajian dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta tetap menghormati kewenangan MUI Pusat dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembahasan dan penetapan fatwa.
“Untuk persoalan fatwa MUI, tentu kami DPD MUI Kabupaten Wajo sementara mendalami dari berbagai aspek. Kita tidak boleh mendahului MUI Pusat maupun MUI Provinsi,” ujarnya saat dihubungi Via ponselnya 9 Nopember 2026
Menurut Gurutta KH Yunus Pasanreseng sapaan akrabnya bahwa proses pendalaman mencakup pemeriksaan kandungan cairan (liquid), potensi dampak penggunaan vape terhadap kesehatan, serta kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya zat berbahaya maupun penyalahgunaan narkotika dalam produk rokok elektrik.
dengan tegas mengatakan bahwa kajian dilakukan untuk melihat persoalan vape secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan maupun pertimbangan hukum Islam dan kemaslahatan masyarakat.
Gurutta KH Yunus Pasanreseng menilai, persoalan ini membutuhkan pembahasan yang matang agar pandangan keagamaan yang nantinya disampaikan memiliki landasan yang kuat serta sesuai dengan mekanisme organisasi MUI.
Dalam kesempatan tersebut, MUI Wajo juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi penggunaan vape dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai status hukumnya sebelum ada fatwa atau keputusan resmi dari lembaga yang berwenang.
Hingga saat ini, MUI Wajo masih melakukan pendalaman dan belum menetapkan sikap hukum secara kelembagaan terkait penggunaan rokok elektrik tersebut.(***)
