Catatan Ilham Bintang
Urusan pandemi virus Covid19 rasanya akan masih akan panjang, belum tahu kapan berakhir di Tanah Air. Penderitaan rakyat akan semakin lengkap, seperti dialami warga seluruh dunia karena otoritas yang menangani pagebluk sering tak menentu, berubah-ubah.
Mungkin lebih tepat dibaca: seringkali tidak satu kata dengan perbuatan. Satu kali “narsis” memuji diri berhasil redam Covid19. Klaim penanganannya terbaik di dunia segala. Tapi langsung panik ketika kenyataan berbanding terbalik yang terjadi. Kembali menyalahkan masyarakat yang memang sering lalai patuhi protokol kesehatan.
Di Tanah air juga seperti itu. Entah dapat masukan salah dari pembantunya yang mana, Presiden Jokowi minggu lalu masih terbang ke berbagai daerah padahal lonjakan kasus virus di Indonesia sudah signifikan.
Lupa tiap jengkal tanah di bumi punya mata dan telinga. Maka foto dan video kerumunan massal yang terjadi di mana saja pun Presiden berada, cepat menyebar luas dikonsumsi publik. Memicu kritik dan cibiran. Juga rasa frustrasi.
Contoh, saat kunjungan kerjanya di awal bulan Februari di Sumatera Utara. Masih terngiang selalu pesan Presiden mengingatkan agar masyarakat waspada virus. Tak lupa mengimbau jangan keluar rumah jika tidak terlalu mendesak. Patuhi protokol kesehatan. Hindari kerumunan.
Tapi foto dan video rekaman kunjungannya di beberapa lokasi di Sumut berbeda dengan ucapan. Bukan hanya menciptakan kerumunan yang dahsyat. Di lokasi mana pun acara Presiden rakyat tumplek blek menyambut. Sekejap lokasi bak lautan manusia. Kemana para “ pembisiknya”?
Kita tak percaya Presiden tidak mengetahui kondisi rentan menciptakan kluster baru.
Respons Presiden pun seperti berada di masa normal saja. “ Sampai mobil tidak bisa jalan,” kata Jokowi, seperti belum ngeh bahayanya.
Kita cuma bisa menduga, elu-eluan rakyat yang histeria menyeru namanya menyihir Presiden. Dari dalam mobil Presiden, terus saja mengalir lemparan kaos dan berbagai hadiah untuk rakyat, menambah keriuhan karena desak-desakan. Pejabat di Sekretariat Presiden, menanggapi peristiwa tersebut berkilah. Itu tanggung jawab Pemda setempat.
Kita bersyukur, belakangan Presiden baru menyadari lonjakan penyebaran Covid19 tak terkendali. Presiden pun ambil keputusan. Dua minggu ke depan sejak 6 Februari, semua kegiatan tatap muka dihentikan. Termasuk kehadirannya di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang ditunggu ribuan insan pers untuk memperingati Hari Pers Nasional ( HPN) Rabu, 9 Februari. Keputusan Presiden tepat dan bijaksana. Insan pers berlapang dada mengalah, memaklumi putusan Presiden demi melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Bukankah kita sudah sepakat, keselamatan jiwa rakyat di atas segalanya, kita tempatkan sebagai hukum tertinggi.
Cukuplah jumlah korban yang berjatuhan, 145 ribu saudara kita wafat. Sedangkan yang terpapar virus 4,5 juta jiwa. Jangan bertambah lagi.
Jangan terlena pernyataan siapapun varian Omicron — yang diduga mendominasi lonjakan di Tanah Air — tidak berbahaya.
Minggu lalu saya menulis mengingatkan itu. Belum ada yang bisa memastikan varian apa sesungguhnya yang melonjak penularannya di Tanah Air sekarang.
Pakar mengidentifikasi Omicron karena varian itu yang mendominasi serangan virus di banyak negara di dunia. Tapi, bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau itu ternyata masih lanjutan Delta yang ganas yang telah merenggutkan ratusan ribu jiwa rakyat Indonesia. Yang puncaknya terjadi Juli- Agustus tahun lalu.
Bagaimana cara memastikan virus Covid19 yang menjangkiti rakyat sekarang adalah Omicron. Sedangkan untuk memastikan varian itu perlu penelitian lab lima hari dengan biaya lebih kurang Rp.5 juta perorang, kata ahli.
Menurut sebagian pakar, ciri Omicron bergejala ringan. Yang terjangkit sembuh dalam 3-4 hari. Tidak perlu opname di RS, cukup isolasi mandiri di rumah. Tapi fakta yang ada RS mulai kewalahan menampung pasien bergejala berat. Banyak juga yang meninggal.
Singkatnya : tidak ada yang bisa kita pegang.
Tren di negara maju pun tidak bisa jadi rujukan. Data di AS, Kamis (3/2) mencatat satu hari itu Omicron yang dominan di sana merenggut jiwa 3200 orang dan yang positif lebih 300 ribu. Di Jakarta antrean mengular di seluruh tempat swab di Ibu Kota. Perlu waktu 1-2 jam baru sampai di titik pemeriksaan swab. Perlu satu dua hari untuk mengetahui hasilnya. Saking overloadnya, sempat muncul kasus salah data. Pasien mendaftar saja belum, simsalabim, hasilnya sudah keluar. Positif pula. Streslah. Sebab, hari itu dia mau keluar kota. Gaduh lagi. Kita belum bicara kasus manipulasi kekarantinaan yang sekarang diusut pihak berwajib.
Di masa lonjakan virus, pemerintah malah membuka pula kunjungan internasional di banyak destinasi. Masa karantina dari luar negeri dikorting tinggal 5 hari dari sebelumnya seminggu dan 10 hari. Balapan MotorGP di Mandalika pertengahan bulan ini akan dihadiri 100 ribu penonton.
Syarat penerbangan domestik sekarang cukup mengantongi hasil Swab Antigen. Padahal, penularan Omicron sudah didominasu transmisi lokal. Pendapat banyak ahli, Antigen tidak bisa mendeteksi varian Omicron. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin kemarin mengumumkan, bahkan hasil Swab PCR pun tidak bisa dipercaya 100 persen. Mana yang bisa dipercaya.
Mana yang benar, wallahualam.
Saat Luhut Turun Tangan
