MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Pemerintahan Munafri – Aliyah menjadikan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sebagai fokus dalam rencana efisensi anggaran tahun ini.
Anggaran yang diefisiensikan akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pulau.
Komitmen tersebut ditekankan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, di Lapangan Karebosi, Senin 5 Mei 2025.
Wali kota yang akrab disapa Appi tersebut menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025-2029.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, dan Forkopimda Kota Makassar, ia mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi bentuk representasi keberpihakan pemerintah kota terhadap kepentingan publik.
“Di sini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan Musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat,” ungkapnya.
Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan di mana masyarakat berkumpul mendiskusikan masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi Appi-Aliyah.
Appi juga menekankan pentingnya keberpihakan nyata dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, Appi mengungkapkan bahwa kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.
Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3-4 jam sehari.
Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan ke depan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.
