MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan kota.
Dalam rangka mempersiapkan pendirian Perseroda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Food Station Tjipinang Jaya, perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang sukses membangun model bisnis pangan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perusahaan daerah (Perseroda) yang lebih adaptif, mandiri, dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh yakni melakukan studi dan penjajakan melihat langsung ke Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta Timur, Kamis 31 Juli 2025.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang didampingi jajaran strategis lintas OPD dan BUMD.
Hadir mendampingi Wali Kota Makassar, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Nurlina Zubair, Fadly Padi alias Arifuddin Mattotorang, Kaban Brida Makassar Haidil Adha, Kadisperin Makassar Evy Aprialti, Kaban Ekbang Muh Amri Maula, Plt Direktur Keuangan PDAM Makassar, Nanang Supriyatno, dan Kaban Bapenda Makassar Andi Asminullah.
Mereka diterima oleh Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, bersama jajaran direksi lainnya yakni Julius Sutjiadi (Direktur Keuangan dan Umum) serta Ronny Lisapaly (Direktur Operasional dan Bisnis).
Wali Kota Munafri menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari keseriusan Pemkot Makassar dalam membentuk dua entitas perseroda baru, yakni Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur.
“Kenapa kami ke sini, karena kami melihat ada kemiripan secara geografis. Makassar sebagai kota juga minim lahan pertanian, namun memiliki peran sentral sebagai pusat distribusi pangan di Indonesia Timur,” ujarnya.
“Kami ingin belajar bagaimana Food Station mampu menjalankan peran strategis sebagai penyangga pangan di wilayah yang penuh tantangan logistik,” sambung Munafri.
Ia mengungkapkan, Kota Makassar hanya memiliki sekitar 1.400 hektare lahan pertanian aktif, yang hanya mampu memproduksi setara dengan 10.000–14.000 beras dalam kondisi ideal.
Oleh karena itu, aspek ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok menjadi krusial, apalagi Makassar sangat bergantung pada pasokan dari luar kota maupun Provinsi lain.
Munafri menyampaikan, fokus utama dari perseroda pangan ini tidak hanya sebatas distribusi beras atau kebutuhan pokok, tetapi juga menyasar pada sektor urban farming dan pengembangan rantai pasok pangan modern.
Lanjut dia, setiap hari orang butuh makan, setiap hari orang bicara soal beras. Maka ini adalah peluang yang tidak bisa kami abaikan.
“Bahkan untuk produk sederhana seperti pasta gigi, distribusinya masih dikuasai oleh satu merek dari luar. Ini bisa menjadi peluang produksi bersama,” jelasnya.
Appi juga menegaskan bahwa posisi Kota Makassar sangat strategis sebagai hub distribusi untuk wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua hingga Nusa Tenggara, yang memiliki populasi lebih dari 60 juta jiwa.
“Bayangkan jika kita bisa menjadi simpul distribusi dan bahkan produksi untuk wilayah Indonesia Timur. Tantangannya memang ada di biaya transportasi antar pulau, tetapi ini sekaligus membuka peluang untuk membangun bisnis model yang kuat dan adaptif,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Makassar juga menjajaki peluang kerja sama dan pembelajaran bisnis proses yang diterapkan oleh Food Station Tjipinang Jaya.
Munafri menyatakan keinginannya agar jajaran teknis dari Pemkot dapat melanjutkan dialog lebih intensif dalam menyusun konsep dan rencana bisnis yang relevan bagi Makassar.
“Kami berharap, pasca kunjungan ini akan ada kolaborasi lanjutan. Bukan sekadar meniru, tapi menyesuaikan dengan kondisi riil Makassar, serta memperkuat kapasitas SDM kami dalam membangun perusahaan yang berdampak sosial dan ekonomis,” harapnya.
Pemerintah Kota Makassar tengah menggeser paradigma pengelolaan BUMD menjadi lebih dinamis lewat bentuk Perseroda.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam menjawab tantangan ekonomi dan pangan kota, sekaligus membuka peluang kerja sama antar daerah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Lebih lanjut politisi Golkar itu mengungkapkan, kekagumannya terhadap capaian Food Station yang mampu tumbuh menjadi salah satu BUMD terbaik di Indonesia, meskipun dengan keterbatasan lahan pertanian.
“Jadi, sekali lagi. Kami datang ke sini karena melihat adanya kesamaan geografis dan tantangan yang dihadapi. DKI Jakarta, seperti halnya Makassar, tidak memiliki lahan sawah yang luas,” bebernya.
“Namun mereka mampu menjadikan keterbatasan itu sebagai peluang bisnis yang besar,” lanjut Munafri.
