MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menghadiri rapat monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala triwulan II Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu 13 Agustus 2025.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan dihadiri jajaran pejabat perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran.
Munafri menegaskan, program yang dijalankan pemerintah kota harus menyentuh langsung masyarakat, menciptakan perubahan, dan memperbaiki kualitas hidup warga.
Untuk mencapai itu, dibutuhkan integrasi lintas sektor serta koordinasi yang kuat antarperangkat daerah. Koordinasi dan konsultasi bukan hanya ke wali kota, tapi juga sesama lintas perangkat daerah.
“Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar,” ujarnya.
Berdasarkan laporan, terdapat delapan OPD yang serapan anggarannya masih berada dalam kategori rendah atau di bawah 17 persen. Sementara 22 OPD masuk kategori menengah (17–33 persen), dan 21 OPD berada di kategori tinggi di atas 33 persen.
Munafri meminta OPD yang serapannya masih rendah segera melakukan langkah percepatan, namun tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.
“Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan serapan dan pelaksanaan program. Dengan perencanaan yang baik, OPD akan mengetahui arah kerja dan prioritas sejak awal tahun.
Ia juga menginstruksikan agar program prioritas dilaporkan secara berkala langsung kepadanya, termasuk jika ada kendala teknis maupun nonteknis.
“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” jelasnya.
