MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Sebagai salah satu program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, aplikasi layanan online terintegrasi warga Makassar, (LONTARA+), kian menunjukkan perannya sebagai wajah baru pelayanan publik kota.
Sejak diluncurkan, platform ini bukan hanya menjadi kanal utama aspirasi dan aduan warga, tetapi juga membuktikan bagaimana teknologi mampu mempercepat kerja birokrasi.
Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, ribuan aduan masyarakat masuk melalui aplikasi ini, mulai dari lampu jalan, persampahan, hingga drainase.
Yang paling mencolok, hampir seluruh laporan direspons dalam waktu rata-rata hanya dua menit oleh perangkat daerah terkait. Kecepatan ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan layanan publik yang responsif, transparan, dan terintegrasi.
Sistem ini respon cepat, menerima dan menindaklanjuti aspirasi serta aduan masyarakat. Platform digital ini terbukti memberi kemudahan bagi warga sekaligus mempercepat koordinasi antar perangkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengungkapkan bahwa sejak resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025, hingga 11 Desember 2025, jumlah aduan yang masuk melalui LONTARA+ telah mencapai 2.106 laporan.
“Khusus bulan Desember, terdapat 392 aduan, sementara pada hari ini, 11 Desember, tercatat 16 aduan masuk,” ujar Moh Roem, di Media Center Kantor Wali Kota Makassar, Kamis 11 Desember 2025.
Dijelaskan, distribusi aduan masih didominasi oleh persoalan lampu jalan, dengan total 491 laporan. Disusul persampahan sebanyak 276 aduan, dan drainase dengan 266 aduan.
Moh Roem mengungkapkan, tiga perangkat daerah atau OPD yang paling banyak menerima beban tindak lanjut adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, Kecamatan dan DLH untuk persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan aduan jalan rusak, termasuk layanan PDAM.
Lanjut dia, meski volume aduan tinggi, kinerja OPD dalam merespons laporan masyarakat patut diapresiasi.
“Untuk lampu jalan, Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari 2 menit, dan rata-rata penyelesaiannya tiga hari. DLH juga cepat, dengan respon awal 58 detik, meski penyelesaian membutuhkan rata-rata empat hari,” jelasnya.
Sementara Diskominfo sendiri, mencatat respon awal tercepat 41 detik, dengan penyelesaian layanan rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik.
Aplikasi LONTARA+ juga terintegrasi dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) yang berada di Gedung MGC, kantor Diskominfo Makassar.
Melalui layar monitor besar di pusat komando tersebut, setiap aduan warga terlihat jelas mulai dari proses penerimaan hingga tindaklanjut.
Dirancang sebagai platform terpadu seluruh layanan publik, LONTARA+ menjadi tonggak awal pengembangan sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar.
Ke depan, aplikasi ini akan menjadi program flagship 2025-2030, sekaligus tulang punggung transformasi digital kota.
