MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum bersama Plt Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar menghadiri rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kota Makassar, di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin 14 September 2026.
Rapat kerja tersebut membahas pemenuhan layanan air bersih di Kota Makassar, khususnya langkah antisipasi Perumda Air Minum menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan air baku.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, H. Ismail mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan PDAM dalam menjaga pelayanan air bersih masyarakat di tengah kondisi kemarau yang belum dapat dipastikan kapan berakhir.
“Alhamdulillah, hari ini kita rapat kerja dengan salah satu mitra perusahaan daerah kami, yaitu PDAM Makassar. Terkait adanya El Nino yang berkepanjangan, bagaimana antisipasi Direksi dengan jajarannya untuk mengantisipasi El Nino yang kita tidak tahu sampai batas waktu kapan ini,” kata Ismail.
Menurut Ismail, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena ketersediaan air baku sangat berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan kepada pelanggan. Terlebih, belum ada kepastian mengenai waktu turunnya hujan yang dapat membantu memulihkan kondisi sumber air.
“Kalau kita lihat BMKG juga belum memastikan kapan turunnya hujan,” ujarnya.
Selain itu, Ismail mengatakan kecepatan respons penting karena keluhan pelanggan dapat muncul sewaktu-waktu.
Menurutnya, persoalan pelayanan air tidak cukup hanya diselesaikan dari tingkat manajemen, tetapi membutuhkan kehadiran jajaran PDAM di lapangan.
Rapat juga membahas dampak gangguan listrik terhadap pelayanan air bersih. Ismail menyebut pemadaman listrik dapat mengganggu proses pemompaan, sehingga pemulihan distribusi air ke pelanggan membutuhkan waktu.
“Yang paling urgent ini terkait dengan adanya beberapa kali mati lampu. Mati lampu otomatis memengaruhi pemompaan. Jadi butuh waktu untuk memproses sampai pemenuhan air ke semua Makassar,” jelasnya.
Selain meminta peningkatan respons pelayanan, Komisi B mendorong PDAM melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk pada aspek sumber daya manusia.
Ismail menilai kebutuhan tenaga teknis perlu menjadi perhatian karena banyak persoalan pelayanan yang harus diselesaikan langsung di lapangan.
“Pelayanan harus diperbaiki, total harus diperbaiki. Kemudian SDM perlu kita perbaiki. Seharusnya banyak yang teknis,” katanya.
