MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pelaksanaan program pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya kegiatan yang direalisasikan. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar, H. Irwan Djafar, SE, Sabtu 14 November 2026 besok.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XIII Tahun Anggaran 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Grand Maleo Hotel Makassar, Jalan Pelita Raya VIII Nomor 1 Makassar.
Dalam agenda ini, Irwan Djafar melibatkan Dinas Pendidikan dan Kelurahan Karunrung Kota Makassar sebagai unsur pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan dan program pemerintahan di tengah masyarakat.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, diawasi, serta dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Komisi A DPRD Makassar ini menilai, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi ruang untuk melihat secara lebih dekat berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, setiap kebijakan yang telah direncanakan harus memiliki arah dan sasaran yang jelas sehingga manfaatnya tidak berhenti pada tataran administrasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Pengawasan ini menjadi bagian penting dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD. Kita ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan hingga hasil yang dicapai,” ujarnya.
“Jangan sampai program pemerintah hanya terlihat baik dalam laporan administrasi, tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal. Karena itu, pengawasan harus dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan dan mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” sambung Irwan Djafar.
Ia juga memandang bahwa keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan memiliki arti penting untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai berbagai persoalan pelayanan publik.
Dinas Pendidikan, misalnya, memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan berjalan dengan baik. Sementara pemerintah kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memahami berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, koordinasi antara lembaga legislatif dan jajaran pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat dapat diidentifikasi lebih awal dan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah perbaikan ke depan.
“Persoalan pemerintahan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Kita membutuhkan komunikasi dan keterbukaan dari seluruh pihak, termasuk perangkat daerah dan pemerintah kelurahan. Mereka yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat tentu mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi seperti inilah yang perlu kita dengarkan, kemudian menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Lebih jauh, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan tidak berbelit-belit.
“Jadi setiap perangkat daerah dituntut untuk terus melakukan pembenahan, baik dari sisi sistem pelayanan, koordinasi maupun kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya,” bebernya.
Melalui kegiatan Angkatan XIII ini, Anggota DPRD Dapil I Makassar ini berharap pengawasan tidak hanya menjadi agenda formal kelembagaan, tetapi dapat menghasilkan masukan dan evaluasi yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar.
Baginya, keberhasilan fungsi pengawasan DPRD pada akhirnya harus terlihat dari adanya perbaikan kebijakan, peningkatan pelayanan dan semakin besarnya manfaat program pemerintah bagi masyarakat.
“Harapan kita, setiap kegiatan pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak ingin pengawasan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus ada hal yang bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Apa yang menjadi keluhan masyarakat harus didengar, apa yang masih kurang harus dievaluasi, dan apa yang sudah berjalan baik perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana pemerintah benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.(jk)
Editor: Syafruddin Menroja











