MEDIASINERGI.CO
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi tindakan Humas Polda Babel yang memberi label “HOAX” terhadap pemberitaan enam media daring.
PWI menilai tindakan tersebut berpotensi merusak kredibilitas wartawan dan perusahaan pers serta mengancam kemerdekaan pers jika tidak diselesaikan melalui mekanisme yang semestinya.
Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu didampingi Jimmy Endey, saat menerima pengurus PWI Babel di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu 18 Nopember 2026.
“Kami meminta Kapolda Babel turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Perbedaan pandangan terhadap pemberitaan jangan sampai menjadi persoalan yang mengganggu kemerdekaan pers,” tegas Anrico.
Polemik bermula dari unggahan Instagram Humas Polda Babel bersama Humas Polres Bangka pada 9 November 2026. Unggahan tersebut menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan cap “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
Enam media tersebut yakni Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.
Pemberitaan itu berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka. Pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut melalui klarifikasi Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe.
Sementara itu, Humas Polda Babel berdalih pelabelan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi internal sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, menilai pemberian cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers berpotensi menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik.
Anrico menegaskan, pihak yang keberatan terhadap pemberitaan memiliki hak untuk menyampaikan bantahan, hak jawab, dan hak koreksi. Namun, penilaian terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik harus menghormati mekanisme Dewan Pers.
PWI Pusat meminta Kapolda Babel mengevaluasi dasar pemberian label hoaks, sekaligus memfasilitasi dialog antara kepolisian dan insan pers.
“Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.
PWI Pusat kini mendalami dokumen pengaduan PWI Babel sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah kelembagaan selanjutnya. (tim)











