MEDIASINERGI.CO WAJO — BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan arahan umun tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Rabu 10 April 2019.
Hadir dalam acara ini Bupati Wajo, Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Staf Ahli Setda, Asisten Setda, dan Kepala OPD Se Kabupaten Wajo.
Kedatangan Kepala BPKP di Kabupaten Wajo terkait kunjungannya ke 2 Proyek Nasional yang berada di Kabupaten Wajo yakni Bendungan Passeloreng dan Kawasan Danau Tempe dan selanjutnya memberikan arahan umun tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
Dalam sambutan penerimaan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo berkomitmen mendukung pemerintah pusat, terkait proyek nasional yang ada di Kabupaten Wajo yaitu pembangunan Bendungan Paseloreng dan Revitalisasi Danau Tempe, perlu dikawal bersama , akselerasi untuk kemakmuran masyarakat Wajo.
“Setiap tahun akan dilaporkan akuntabilitas dengan tepat waktu, selama beberapa tahun terkahir Sakip terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, karna dengan Sakip ini dapat mengukur beberapa hal diantaranya .Dapat mengukur kinerja perangkat daerah, Prioritas , merubah paradigma kerja menjadi kinerja, dasar dalam penentuan reward dan dasar penentu dalam mutasi dan rotasi. Review dan evakuasi kinerja merupakan satu kesatuan utuh dan berharap di tahun mendatang memperoleh nilai Sakip A,” ungkapnya.
