Home / Nasional

Kamis, 12 Desember 2019 - 15:48 WIB

Menkeu Tanggapi Usul KPK Agar Honor Perjalanan Dihapus

MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rajardjo untuk menghapus honor perjalanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar gaji. Untuk itu, Sri Mulyani bakal membicarakan terlebih dahulu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

“Sistem penggajian ini memang perlu untuk dikaji secara komprehensif,” kata dia dalam konferensi pers acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta Pusat.

Di hadapan Sri Mulyani, Agus mengusulkan single salary system. Salah satunya menghapus honor dalam perjalanan dinas di luar gaji. Cara tersebut sudah diterapkan di KPK hari ini. “Jadi ke mana pun mereka pergi, sudah enggak terima-terima,” kata dia.

Baca juga:  Tiga Gubernur Ini Diincar Nasdem, Satu Bakal Diusung Jadi Capres

Solusinya, Agus berharap honor yang diterima tersebut bisa jadi satu paket dalam gaji yang diterima PNS. Sehingga, PNS pun mendapat tambahan alokasi pada gaji mereka untuk menjalankan tugas. Sehingga, honor perjalanan ini tidak jadi sumber bagi PNS untuk meraih keuntungan.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan usulan dari Agus tidak bisa langsung diterapkan pada sistem penggajian pegawai. Tujuannya, agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik. Sebab, perbaikan penggajian pegawai juga harus berkaitan dengan cara pengelolaan keuangan negara yang baik. “Ini semacam duluan mana, ayam atau telur,” kata dia.

Sri Mulyani menilai perbaikan ini bisa dilakukan bertahap. Bahkan tak cukup hanya dengan perbaikan sistem gaji, tapi juga dengan tolak ukur kinerja dan integritas pegawai. “Ini harus satu paket,” ujarnya. (int)

Baca juga:  OTT Anggota DPR, KPK Sita Uang di Dalam Puluhan Kardus

Share :

Baca Juga

Nasional

Bupati Wajo Hadiri Rakernas Indonesia Bersih

Nasional

Kebijakan Haji 2020, Arab Saudi Beri Kuota Hanya 10 Ribu Orang

Nasional

Jokowi Bolehkan Tidak Mengunakan Masker

Nasional

Meski Telah Divaksinasi, Penegakan Protokol Kesehatan Sangat Penting

Nasional

Wamen BUMN Pahala: Vaksinasi Gotong Royong, Opsi Tambahan Mengakses Vaksin bagi Korporasi

Nasional

Terkait Rancangan UU Cipta Kerja, Ini Pernyataan Sikap PWI

Nasional

Tahap ke 20, 3 Juta Vaksin Moderna dari COVAX Tiba di Tanah Air

Nasional

Data KPCPEN: Meningkat Antusias Publik Mengikuti Progran Vaksinasi