Home / Advertorial / Wajo

Senin, 19 Oktober 2020 - 18:36 WIB

7 Fraksi DPRD Wajo Setujui Dua Ranperda yang Diusulkan Pemkab

MEDIASINERGI.CO WAJO — DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat paripurna DPRD Wajo dengan agenda penyerahan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemkab Wajo,  Senin 19 Oktober 2020.

Kedua Ranperda tersebut yakni, Perlindungan Perempuan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025. Kedua Ranperda Ranperda tersebut diserahkan oleh Bupati Wajo H. Amran Mahmud dan diterima Ketua DPRD Wajo HA. Alauddin Palaguna.

Dalam rapat paripurna itu, 7 Fraksi yang ada di DPRD Wajo melalui juru bicaranya dalam pemandangan umumnya menerima dan menyetujui dua Ranperda tersebut untuk dibahas.

Sebelumya, Bupati Wajo H. Amran Mahmud dalam penjelasannya mengatakan, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang merampas hak asasi manusia, sementara hak asasi manusia yang merupakan suatu nilai universal melalui Declaration of Human Right harusnya dilindungi karena merupakan perwujudan hak untuk hidup dan hak untuk bebas.

Baca  Pemkab Wajo Dukung dan Setujui 3 Ranperda Inisiatif DPRD untuk Dibahas

Hak tersebut kata dia, berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama dan usia sehingga, negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

“Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, membentuk Peraturan Daerah yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam perlindungan perempuan.

Sementara Ranperda terkait kepariwisataan, orang nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini menjelaskan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.

Baca  Kasus Positif Bertambah di Wajo, Ini Imbauan Satgas Penanganan Covid 19

Selain itu juga meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Potensi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kepariwsataan sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Amran Mahmud mengatakan, adapun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo memuat arahan tentang rencana strategis dan program kepariwisataan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan proyeksi perkembangan kepariwisataan.

“Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo diharapkan dapat memperkuat posisi rencana induk tersebut sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan,” pungkasnya.(Advertorial)

Editor: Muh. Hamzah

Share :

Baca Juga

Advertorial

Sambut HJW, Dispar Wajo Gelar Kontes Burung Berkicau

Daerah

At-Taubah Channel Peduli Santuni 5 Warga Prasejahtera di Jalan Lembu Sengkang

Sulsel

Kanim Pare-pare Kunker di Wajo, Jemput Bola Pelayanan Paspor

Daerah

Sekda Wajo Akan Terima Penghargaan dari Menpan RB

Daerah

DLH Wajo Gelar Penyuluhan Penataan Lingkungan Hidup

Advertorial

Selain Serap Aspirasi, AJL Juga Edukasi Masyarakat Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan

Advertorial

Refleksi 100 Hari Kerja Dua Amran, Sekda: Hampir 25 Program Telah Dilaksanakan Secara Bertahap

Sulsel

Terima Kunjungan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Bupati Wajo Harapkan Data Satu Pintu