Untuk itu, lanjutnya, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, membentuk Peraturan Daerah yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam perlindungan perempuan.
Sementara Ranperda terkait kepariwisataan, orang nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini menjelaskan, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
Selain itu juga meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Potensi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan kepariwsataan sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan wilayah dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Amran Mahmud mengatakan, adapun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo memuat arahan tentang rencana strategis dan program kepariwisataan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan proyeksi perkembangan kepariwisataan.
“Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Wajo diharapkan dapat memperkuat posisi rencana induk tersebut sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh stakeholder kepariwisataan dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan,” pungkasnya.(Advertorial)
Editor: Muh. Hamzah
