Home / Advertorial / Wajo

Senin, 19 Oktober 2020 - 20:28 WIB

DPRD Kabupaten Wajo Tetapkan 3 Ranperda Menjadi Perda

MEDIASINERGI.CO WAJO — DPRD Kabupaten Wajo menetapkan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda melalui sidang paripurna yang di gelar Gedung Utama DPRD Wajo lantai II, Senin, 19 Oktober 2020. Diantaranya Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Nonperizinan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perubahan Kelima Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penetapan Perda ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Wajo H. Amran Mahmud, Ketua DPRD Wajo H. Andi Alauddin Palaguna, Wakil Ketua I DPRD H. Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II DPRD Andi Senurdin Husaini. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Wajo H. Amran Mahmud, Sekda Wajo, para Anggota DPRD Wajo dan Kepala OPD.

Baca  DPRD Wajo Sahkan Perubahan Perda Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang dan Persampahan

Bupati Wajo H. Amran Mahmud dalam sambutannya menjelaskan, salah satu inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan PTSP yakni Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya Online Single Submission (OSS).

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018, lanjut dia dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia.

“Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Wajo serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional, maka Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem pelayanan secara elektronik yang terintegrasi dalam kerangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tingkat kabupaten,” ujarnya.

Baca  Wabup Amran SE Sidak di Pasar Tempe

Untuk Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Amran Mahmud menjelaskan, penggunaan lahan untuk keperluan pertanian baik subsistem maupun komersil pada dasarnya merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional utamanya dalam menghadapi peningkatan laju pertumbuhan penduduk, diperlukan strategi nyata dan konkrit namun tetap memperhatikan keseimbangan ekologi. “Untuk mencapai keseimbangan ekologi diperlukan konsep pertanian yang memegang prinsip keberanjutan, utamanya perhatian terhadap penggunaan lahan pertanian secara berkelanjutan,” pungkas Amran.

Mengenai Perubahan Kelima Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah, Orang nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini berharap bahwa dengan persetujuan bersama Perda ini, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan yang tentu saja berbanding lurus dengan optimalisasi pelayanan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Baca  Tim Provinsi Sulsel Lakukan Penilaian Sekolah Sehat di Wajo

“Yang terpenting dalam hal ini agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pemerintah untuk meningkat perekonomian sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera,” harapnya.(Advertorial)

Editor: Muh. Hamzah

Share :

Baca Juga

Advertorial

Perencana Tehnik Desa Dibimtek Operasional RAB Desain Berbasis Aplikasi

Advertorial

Dinas PMD Wajo Gelar Rakor Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Advertorial

Resmikan Posyandu Siratal 2, Bupati Wajo Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Bersih

Sulsel

Wakil Bupati Wajo: Aplikasi yang Memuat Data Harus Disusun Secara Terintegrasi

Sulsel

Selain Lokasi Banjir, Bupati dan Wabup Wajo Tinjau Jalan Rusak di Balielo

Advertorial

DPRD dan Pemkab Wajo Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2020

HALO POLISI

Polres Wajo Terjunkan 250 Personil Kawal Sandiaga Uno

Advertorial

DPRD Wajo Menerima Ranperda APBD Perubahan untuk Dibahas