MEDIASINERGI.CO WAJO — Media Siber Mediasinergi.co yang dibawah naungan PT Media Sinergi Cyber, kini sudah memasuki babak baru sebagai media online yang sudah terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers, Senin 28 Juni 2021 dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pers.
Selanjutnya Mediasinergi.co akan menempuh satu lagi tahapan proses verifikasi Dewan Pers berupa verifikasi faktual di lapangan, untuk mencocokkan dokumen administrasi di lapangan.
Mediasinergi.co merupakan media online yang berkantor pusat di Kabupaten Wajo yang dikelola oleh para jurnalis profesional dan sudah memegang kartu uji kompetensi wartawan jenjang utama dan muda, yang sebagian wartawan yang tergabung dalam PWI Provinsi Sulsel dan PWI Kabupaten Wajo.
Pimpinan Perusahaan Mediasinergi.co yang juga CEO PT Media Sinergi Cyber H. Rukman Nawawi menjelaskan, proses untuk verifikasi media menyita waktu sekitar satu bulan lebih lamanya.
Selain media online, sementara dipersiapkan juga verifikasi untuk media cetaknya yakni Media Sinergi dibawah naungan PT Media Sinergi, yang sekarang lagi tahap pembenahan kantor redaksi yang ada di Jl Swerigadin Sengkang Kabupaten Wajo Sulsel.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Banbihgun yang ditemui di sela-sela pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan di Parepare Sulsel mengatakan, bahwa jumlah media siber atau online yang telah terverifikasi di dewan pers baru sebanyak 29 media.
Jumlah tersebut dinilai masih sangat sedikit, bila dibandingkan jumlah media online yang tumbuh begitu besar di Sulawesi Selatan.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengungkapkan ratusan media kini sementara antrian untuk verifikasi, karena adanya keterbatasan tenaga di Dewan Pers.
“Memang jumlah media yang mau diverifikasi cukup banyak hingga ratusan media, namun dikarenakan kendala teknis, sehingga prosesnya panjang untuk terverifikasi,” jelasnya.
Hendry Ch Bangun mengungkapkan, verifikasi bagi media itu sangatlah penting. Dijelaskan, Dewan Pers tak pernah mengeluarkan ketentuan yang mengatur siapa yang boleh bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
Dewan Pers berharap agar kerjasama yang dilakukan dengan media itu sebaiknya yang sudah berbadan hukum yang sudah jelas.(manaf)
Editor: Ismail Asnawi











