Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan dalam membelanjakan APBN maupun APBD harus memeperhatikan tiga hal utama, yaitu menciptakan nilai tambah, dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan efesien.
“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH badan, perorangan, karyawan dari pihak ekspor dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Kalau begini caranya bodoh sekali kita,” tegas Jokowi.
Olehnya itu, dirinya meminta APIP dan BPKP mengawal serius pembelanjaan APBN dan APBD untuk Produk Dalam Negeri. Jokowi meminta belanja produk dalam negeri ini harus berhasil. Selain itu, dirinya juga meminta agar produk impor dalam e-katalog yang produknya sudah ada dalam negeri agar dicoret.
“Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya ada. 842 itu coret dari e-katalog kalau memang produk dalam negerinya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog. Inilah tugasnya APIP dan BPKP,” ungkapnya.
Jokowi menyebutkan saat ini dari 514 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi sudah 123 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog lokal. Sedangkan untuk realisasi pembelanjaan produk dalam negeri per 13 Juni untuk APBN dan APBD sebesar 22 persen atau Rp.122,2 triliun dari komitmen Rp. 543 triliun. Sementara BUMN sebesar 32 persen atau Rp. 99,6 triliun dari komitmen Rp. 296 triliun.
“Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi kita, lapangan kerja kita semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” jelasnya.
Pada kesempatan ini turut mendampingi Bupati Gowa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Kamsina dan Sekretaris Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir.(jk)
Editor: Manaf Rachman
