Ya, semakin ke sini, kekuatan media dari berbagai aspeknya itu berkurang, dan bahkan ada yang menghilang karena kebijakan redaksional. Media massa semakin seragam dan seperti tidak ada bedanya, sementara media sosial kian menarik karena seperti memberikan apa saja tanpa tedeng aling-aling dan bahkan tidak terikat dengan editorial dan kode etik jurnalistik. Sampai kita kelimpungan karena tsunami informasi tanpa batas dan pusing memilah-milah informasi agar sesuai dengan minat dan kebutuhan kita saja. ***
Dalam pengamatan sekilas ketika berkunjung ke kantor media, berbincang dengan para wartawan atau pengelola media, saat ini semakin sedikit wartawan yang berkeringat, mengejar peristiwa ke tempat kejadian, mencari narasumber pembanding, atau menguji dan memperkaya data yang disajikan narasumber dalam jumpa pers atau rilis berita. Banyak sekali berita sudah “diturunkan” walau hanya ada satu narasumber, atau hanya berdasar rilis yang dikirimkan lembaga atau narasumber tertentu.
Persoalannya, editor juga kurang mempersoalkan ini karena KPI (Indikator Kunci Kinerja) wartawan adalah jumlah berita yang dimuat, bukan kualitas beritanya. Yang untuk media siber, dikaitkan pula dengan banyaknya orang yang membaca berita tersebut. Makin banyak diklik, makin banyak viewer, semakin baik. Tentu saja dampaknya wartawan merasa apa yang dia lakukan sudah benar. Yang banyak terjadi kemudian, mereka duduk saja di kedai kopi atau di press centre, menunggu email dari pihak humas, sambil-sambil memantau akun media sosial tokoh-tokoh politik, pejabat, atau selebritas.
Medsos telah menjadi sumber informasi utama. Termasuk di dalamnya Tiktok, yang sedang naik daun, karena siapa saja bisa membuat konten apa saja, lalu menyiarkannya di aplikasi itu. Dalam kasus Brigadir Yoshua Hutabarat, medsos menjadi sumber yang tidak ada habis-habisnya. Ada saja informasi berbeda, kadang dari orang yang tidak jelas, yang minimal, menarik untuk dilihat. Oleh media siber tertentu, diambil, lalu dilempar ke pembaca. Risiko belakangan, yang penting dapat klikbait. Patut diduga sebagian besar wartawan Indonesia memiliki akun Tiktok untuk memantau informasi yang sedang viral.
Tiktok di Indonesia, sampai kuartal pertama tahun 2022 sudah diikuti 99,1 juta orang yang berusia di atas 18 tahun, yang penggunanya pada Agustus ini pasti sudah tembus di atas 100 juta. Indonesia berada di posisi kedua, hanya kalah banyak dari Amerika Serikat yang penggunanya mencapai 136,4 juta orang, dan seluruh dunia mencapai jumlah 1,39 milyar.
Dalam penelitian yang dilakukan Universitas Prof Dr Moestopo bersama Dewan Pers pada tahun 2021 responden menempatkan Tiktok di urutan ke-8, dengan 5,96%, untuk pertanyaan, dari mana sebagai sumber informasi yang dikonsumsi sehari-hari, baik dari media massa maupun media sosial.
Posisi pertama ditempati YouTube sebesar 13,79%, diikuti WhattsApp 13,75%, kemudian Instagram 12, 63%. Berikutnya adalah Media Online/Siber sebesar 10, 91%, Televisi (termasuk streaming di media siber) sebesar 10,23%, Facebook 9,36%, lalu Twitter 6,08%. Setelah Tiktok barulah dipilih Telegram 5,89%, Surat Kabar 3,49%, Line 3,35%, Radio (termasuk streaming) 2,89 %, dan Surat Kabar Mingguan/Majalah sebesar 1,67%.
Pada riset Dewan Pers di tahun sebelumnya Tiktok sama sekali belum menjadi sumber informasi bagi responden. Kenaikannya relatif mencolok karena hampir mengalahkan Twitter, yang sudah terlebih dahulu menjadi sarana utama informasi masyarakat khususnya karena menjadi andalan Presiden AS Donald Trump. ***
Kalau ada lagi riset seperti itu tahun ini, dapat diduga kedudukan tiga sumber utama informasi bagi masyarakat masih akan ditempati media sosial, dan Tiktok akan menjadi salah satu di antaranya. Media massa, yang diwakili media siber, bisa jadi bertahan, bisa jadi tergusur. Dan suratkabar bisa jadi kian terpuruk.
Tetapi keprihatinan utama kita tentu saja performa wartawan dalam melakukan kerja jurnalistiknya.
Profesionalisme mereka harus terjaga apabila media massa ingin posisinya sebagai sumber informasi terpercaya—walau sekadar pembanding—ingin terus dipertahankan. Bahkan penonjolan kinerja invidu ini mungkin perlu ditingkatkan agar bintang-bintang handal ini menjadi penanda kualitas sebuah media dan selanjutnya dapat mengikat konsumen loyal. Apabila ada 10 wartawan hebat di sebuah suratkabar dan tiap hari minimal 5 di antaranya membuat tulisan atau liputan bermutu dan menarik, pastilah pembaca mau bayar, kira-kira begitu logikanya.
Kalau pengelola membiarkan tampilan mereka semakin mirip media sosial baik karena terlalu banyak mengutip media sosial atau ataupun memuat informasi yang merasal dari media sosial, media seperti menggali kuburnya.
Di sini, peran organisasi profesi juga penting, khususnya membantu media massa yang tidak mampu secara ekonomis mendidik dan melatih awak redaksinya. Wartawan bukan sekadar angka atau jumlah, mereka itu manusia yang dapat dan berpotensi membangun bangsanya dengan karya yang menginspirasi, mendidik, dan memberi wawasan. Merdeka !!(*)
