3. Timbulkan kekhawatiran masyarakat
Di luar urusan klaim soal penghematan, adanya peralihan kompor gas ke listrik ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Salah satunya datang dari warga Kota Yogyakarta, Puspita.
Menilai konversi elpiji ke kompor listrik akan menyusahkan dirinya sebagai pengusaha kecil bidang kuliner.
“Kami bakal direpotkan dengan pergantian cara masak. Belum lagi, alat masaknya seperti panci dan penggorengan lainnya pastinya berbeda. Penyesuaian itu butuh waktu, sedangkan kami memasak setiap hari,” kata Puspita.
Selain harus mengganti cara masak hingga persoalan peralatan memasaknya, Puspita juga khawatir dengan biaya listrik yang membengkak.
Jika biaya listrik membengkak, hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi omset dagangannya.
“Kalau akan dilakukan dalam waktu dekat ini kami belum siap, omset saat ini yang masuk kami masih belum stabil. Pascakebijakan kenaikan BBM, mulai terasa daya beli masyarakat ke warung makan padang kami ikut menurun. Rata-rata sehari omset menyentuh Rp 2 juta, saat ini tidak sampai Rp 1,5 per hari,” kata dia.
Keluhan serupa juga disampaikan Ratih (37) warga Yogyakarta.
Ia meminta pemerintah mengkaji kembali wacana ini. Menurutnya elpiji 3 kg lebih membantu masyarakat kurang mampu jika dibanding kompor listrik.
“Apalagi listrik 450 wacana dihapus padahal pengguna 450 biasanya orang miskin. Nah, kompor listrik itu saat ini setahu aku wattnya tinggi minimal 500. Belum nyala saja sudah jepret listriknya, masa mau masak harus matikan semuanya,” kata Dia.
4. Pakar nilai konversi kompor listrik masih perlu evaluasi
Pertama, dalam hal daya listrik di mana pemerintah harus benar-benar memastikan hal ini tidak membebani masyarakat.
“Daya listrik yang dibutuhkan untuk kompor listrik relatif besar, sementara kelompok 450 VA adalah golongan pemakai elpiji subsidi terbanyak sehingga kurang cocok. Kalau dinaikkan daya listriknya maka beban tagihan listrik akan naik dan merugikan orang miskin,” ungkap Bhima.
Selain itu, Bhima menilai pemberian kompor listrik yang lengkap dengan alat masaknya secara gratis menurutnya tidak mungkin dilakukan pemerintah karena mahal.
Adapun Bima juga menyoroti, saat pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun justru pemerintah dominan menggunakan batu bara dan pembangkit listrik di hulu.
“Jadi sama saja konsumsi listrik naik maka PLTU yang butuh batubara semakin tinggi. Beban hanya pindah dari penghematan di hilir jadi kenaikan pembelian batu bara dan BBM impor di hulu pembangkit,” imbuhnya.
5. Pemerintah tunda program konversi kompor listrik
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan menunda program konversi kompor listrik.
“Dapat dipastikan bahwa program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui,” ujar Airlangga, Sabtu 24 September 2022.
Airlanggga menyebut, program masih merupakan ujicoba di mana ada prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit yang diujicobakan di Bali dan Solo.
“Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan,” kata Airlangga.
Airlangga memastikan, pemerintah akan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam program konversi ini. Terutama, soal biaya dan risiko serta akan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat. (Nur Rohmi Aida)
Editor: Sari Hardiyanto
