Pemerintah memberikan alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Tahun 2022 sebanyak Rp68 triliun, 2023 sebanyak Rp70 triliun dan 2024 sebanyak Rp80 triliun.
Khusus Kementerian Desa ini, bertugas memantau dan memonitoring penggunaan dana desa. Sedangkan pengelola dana desa itu langsung dari Kementerian Keuangan. Sedangkan setiap tahun memiliki prioritas yang berbeda.
“Tahun lalu kita tidak ada untuk prioritas stunting. Tapi tahun ini ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga untuk masalah sosial untuk bansos dan sebagainya,” urainya.
Sehingga, lanjutnya, memang dalam menangani kemiskinan desa itu kita tidak bisa dari program pemerintah saja. Tetapi, bagaimana partisipasi dari masyarakat dan pengusaha dalam rangka untuk menumbuh kembangkan desa. Misalnya dalam pemberdayaan BUMDes. Masyarakat juga dapat berpatisipasi dalam permodalan. Sehingga permodalan internal dari masyarakat itu sendiri akan memperkuat perekonomian desa.
Adapun program Budidaya Pisang yang digalakkan di Sulsel dinilainya efektif dalam mengatasi persoalan pangan, stunting dan kemiskinan. Pisang sebagai komoditi yang secara kultural dekat dengan masyarakat Sulsel.
“Saya sendiri mendukung kebijakan Pak Gubernur untuk meningkatkan jumlah lahan dalam rangka untuk budidaya pisang. Saya kira ini bagus karena rata-rata di Sulawesi ini pohon pisang itu bisa tumbuh dan berkembang mudah. Oleh karena itu, ini perlu diboomingkan bahkan ini menjadi sebuah ikon untuk Pak Gubernur sebagai provinsi pisang. Jadi punya sebutan, itu akan menjadi potensi wilayah ini juga bisa wisata nanti, karena pisang,” pungkasnya.(r)
Editor: Manaf Rachman
