“Guidance dari bu Menkeu (Sri Mulyani) sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan pada PUPR itu kita kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur ekonomi dan kerakyatan,” ucap Basuki.
Basuki juga menjelaskan, serah terima BMN tersebut sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Pada 2022, sudah dua kali melakukan hal itu. Sementara di tahun 2023, menjadi pertama kali.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengaku berterima kasih karena Kementerian PUPR sudah bersikap transparan dan menyampaikan hasil program pembangunan kepada publik yang dibiayai oleh APBN. Menurutnya, serah terima BMN tersebut merupakan simbol kehadiran negara.
“Dengan adanya aktivitas ini, bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang berasal dari uang rakyat manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada pemerintah daerah, yayasan dan perguruan tinggi. Infrastruktur yang diserahkan memiliki nilai perolehan sebesar Rp 15,41 triliun dari berbagai bidang.
Adapun BMN yang diserahkan kepada 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.
Selain Pemprov Sulsel, Pemerintah Pusat juga menyerahkan Bantuan Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Luwu juga mendapatkan dua BMN, yakni Jembatan Gantung Paccerakkang; dan Jembatan Gantung Pelalan.(r)
Editor: Manaf Rachman
