Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah harus membantu KPU dan Bawaslu di daerah termasuk menggunakan Anggaran belanja tak terduga.
“Berikutnya peran daerah selain anggaran, masalah sarpras. Belajar pilpres kemarin, saya minta pemda bantu KPU Bawaslu yang enggak punya kantor, enggak punya gudang, sarpras untuk daerah terpencil, di Maluku, di Malut, di pulau-pulau kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu, gunakan yang ada, reguler maupun belanja tak terduga (BTT), gunakan itu,” ujarnya.
Perlu kita ketahui bersama bahwa hanya Kabupaten Wajo yang siap untuk melaksanakan Pilkada 2024 di Sulsel. Realisasi anggaran yang disiapkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk KPU dan Bawaslu sudah terbayar lunas.
Pemkab Wajo menyepakati NHPD pada Pilkada 2024 sebesar Rp45 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu.”kata Tito Karnavian saat berpidato.
Selain itu, Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu mengatakan Pemerintah Kabupaten Wajo akan selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak baik KPU, Bawaslu dan TNI Polri dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan pilkada 2024 dan akan selalu memberikan dukungan kepada penyelenggara selanjutnya kepada ASN untuk tetap menjaga netralitas, Insya Allah pilkada tahun 2024 ini akan terlaksana dengan aman dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang akan membangun Kabupaten Wajo.” ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Thahjanto, S.IP., bersama Mendagri RI Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., LL. M. Kabaharkam Polri Mohammad Fadli Imran, M.Si., mewakili Kapolri dan Pangkogabwilham II Marsdya TNI M. Khairil Lubis selaku pemateri, Gubernur, Kapolda, Forkopimda Provinsi, Kajati, Ketua KPU Bawaslu Provinsi, Bupati/Walikota, Kapolres,Kajari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi.(r)
