Selain itu, juga ada kerancuan data stunting lama dan stunting baru, sehingga menyulitkan langkah-langkah intervensi pemberian makanan.
Akibat kerancuan data tersebut, maka ada daerah mencatat pertumbuhan stunting baru yang lebih banyak dibandingkan stunting lama.
Pemisahan data itu penting agar penderita stunting lama bisa diberikan tindakan pemberian makanan tambahan, sedangkan stunting baru bisa dilakukan upaya pencegahan.
“Mencegah stunting jauh lebih baik dari pada dilakukan dengan pemberian makanan tambahan,” ujarnya.
Sekretaris Utama BKKBN, Tatip Rayanto juga meminta para kepala daerah agar memberikan perhatian khusus dalam penanganan stunting, karena ada kecenderungan program stunting tersebut terlalu diseremonialkan dalam satu acara, namun selanjutnya tidak ada aksi lanjutan. Ini juga terkait dengan politik pencitraan calon kepala daerah atau kepala daerah yang sedang menjabat untuk persiapan priode berikutnya.
Sementara itu, Guru Besar FKM Unhas, Prof. dr. Veni Hadju, MSc, PhD dalam materinya juga mengatakan, upaya pencegahan stunting di daerah memang perlu keseriusan dan komitmen dari para pejabat, karena program tersebut sangat menentukan kualitas generasi bangsa di masa datang.
Prof Veni juga menyoroti soal pengukuran bayi stunting yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten minimal dalam pengukuran tersebut harus direkrut dari tenaga ahli gizi, sehingga kualitas pengukuran bisa dipertanggungjawabkan.
Juga memberikan materi adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr.TB. H. Chaerul Dwi Sapta,SH., M.AP yang membahas soal pentingnya andil para pimpinan daerah dalam mengatasi stunting.
Salah satu bentuk perhatian pejabat daerah dalam mengatasi stunting yakni kesediaan daerah untuk menyiapkan alokasi anggaran pencegahan stunting, akan tetapi diakui tidak semua daerah memiliki potensi penerimaan pendapatan, sehingga tak bisa mengalokasikan anggaran khusus pencegahan stunting.
Acara FGD berlangsung sehari dan ditutup oleh Direktur Keuangan BKPRS, Ir Martinus Manganti, yang diakhiri dengan foto bersama peserta FGD dari seluruh Sulawesi. (*).
