Salah satu poin penting yang dibahas adalah perlunya penyesuaian dengan aturan yang lebih baru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Nomor 28 Tahun 2020, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 7 Tahun 2024.
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif meminta BPKAD memberikan masukan tertulis yang memuat substansi perubahan agar dapat menjadi acuan bagi Komisi II dalam menyusun rancangan Perda. “Penjelasan dari BPKAD diharapkan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk mendukung efektivitas pengelolaan barang milik daerah,”kata Herman Arif.
Rencana perubahan ini juga bertujuan untuk mengatasi risiko ketidaksesuaian regulasi yang dapat menghambat pengelolaan barang milik daerah, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Perubahan Perda ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.(Rilis Humas DPRD Wajo)
