MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ismail, akhirnya angkat bicara merespon berbagai tudingan dan informasi yang beredar di media sosial.
Ismail meluruskan, terkait alokasi dana hibah sebesar Rp15 miliar untuk KONI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Makassar Tahun 2025.
“Belakangan ini beredar berbagai komentar, opini, bahkan tuduhan di media sosial terkait hibah Pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan melalui APBD Perubahan Tahun 2025,” ujar Ismail, Sabtu 17 Juli 2026.
Ismail menegaskan, berbagai narasi yang berkembang belakangan ini dinilai tidak berdasar karena dibangun tanpa proses verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak yang berwenang.
“Sebagai Ketua KONI Kota Makassar, saya perlu menyampaikan beberapa hal secara tegas agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, sehingga clear,” kata anggota DPRD Kota Makassar itu.
Sangat disesalkan, karena sejumlah informasi tersebut secara keliru mengaitkan kebijakan hibah itu dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Padahal, mekanisme penganggaran hibah merupakan kewenangan yang diproses melalui perangkat daerah terkait, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sementara Sekretaris Daerah bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ismail menegaskan, dana hibah sebesar Rp15 miliar tersebut bukanlah dana siluman maupun keputusan yang diambil secara sepihak.
Menurutnya, anggaran tersebut lahir melalui mekanisme resmi APBD Perubahan yang dibahas bersama DPRD Kota Makassar sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Hibah kepada KONI bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui prosedur resmi APBD Perubahan yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” tuturnya.
“Tanpa dasar APBD yang sah, dana tersebut tidak mungkin dapat dicairkan. Menyebut hibah ini ilegal, siluman, atau main belakang adalah tuduhan yang tidak berdasar dan menyesatkan publik,” sambung Ismail.
Dia juga menjelaskan bahwa penganggaran melalui APBD Perubahan merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan program pemerintah di tengah tahun anggaran.
Dikatakan, kebutuhan pembinaan olahraga bersifat dinamis sehingga dukungan anggaran melalui APBD Perubahan merupakan hal yang lazim dan sah dilakukan.
Karena APBD Perubahan memang disediakan oleh undang-undang untuk menyesuaikan program dan anggaran dengan kebutuhan aktual di tengah tahun.
“Kebutuhan pembinaan dan pembiayaan kegiatan olahraga berkembang setelah APBD murni disusun, sehingga wajar dan sah jika dukungan kepada KONI dimasukkan dalam APBD Perubahan,” katanya.
Karena itu, menurut Ismail, anggapan bahwa setiap program baru yang muncul dalam APBD Perubahan merupakan pelanggaran menunjukkan ketidakpahaman pemberitaan terhadap tata kelola keuangan daerah.
Lebih lanjut, Ismail membantah anggapan bahwa dana hibah tersebut hanya dinikmati oleh pengurus KONI.
Ia menegaskan, seluruh anggaran diperuntukkan bagi kepentingan pembinaan olahraga di Kota Makassar.
Mulai dari pembinaan atlet, pelatih, cabang olahraga, penyelenggaraan kejuaraan resmi, pembinaan usia dini hingga dukungan fasilitas latihan.
