Kata dia, agenda reses ketiga untuk Dapil Makassar 1 dilaksanakan pada 19–21 Juni dan 23–25 Juni 2025. Kegiatan ini dilakukan secara individu oleh masing-masing anggota DPRD di wilayah kecamatan yang termasuk dalam Dapil Makassar 1, yakni Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang.
Adapun anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam Dapil Makassar 1 antara lain Hj. Rizky (Fraksi Mulia), Andi Suhada Sappaile (Fraksi PDI Perjuangan), Apiaty K. Amin Syam (Fraksi Golkar), Fasruddin Rusli, SE (Fraksi PPP), Irwan Djafar (Fraksi NasDem), Anwar Farouk (Fraksi PKS), Fahrizal Arrahman Husain (Fraksi PKB), Muchlis Misbah (Fraksi Mulia), dan Erick Horas (Fraksi Gerindra).
Berdasarkan hasil pertemuan dengan camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat menyampaikan beberapa poin penting yang dianggap perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Makassar, antara lain Perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Umum.
“Kami menghimbau Pemkot Makassar untuk bersinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, khususnya perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sedimentasi saluran, pembangunan fasilitas umum dan sosial, penambahan ruang terbuka hijau, utilitas air bersih, pengelolaan persampahan, peningkatan fasilitas posyandu, serta mutu layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Fahrizal Arrahman Husain.
Kedua, kata dia yaitu Peningkatan Pelayanan Air Bersih. Di mana, air bersih dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus tersedia secara berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.
“Saat ini ketersediaan air bersih menurun akibat degradasi lingkungan yang menyebabkan berkurangnya debit sumber air baku seperti mata air, sungai, dan air tanah. Pemkot diharapkan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah strategis,” imbuhnya.
Kemudian Pengadaan Lampu Jalan, pihaknya mengusulkan penambahan lampu penerangan jalan lingkungan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Penguatan UMKM yakni Mendorong Pemkot Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui program bantuan modal, pelatihan, dan sosialisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi.
Anggota DPRD Makassar dari Dapil Makassar 1 menegaskan bahwa masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat hendaknya menjadi prioritas program pemerintah, khususnya untuk masalah yang bersifat mendesak dan belum terealisasi.
“Kami berharap pemerintah kota melakukan analisis dan penilaian yang matang terhadap usulan-usulan ini, sehingga dapat menjadi rekomendasi yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
