MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya penguatan integritas birokrasi dengan pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu disampaikannya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024, di Ruang Sipakalebbi, Kamis 28 Agustus 2025.
Rapat Koordinasi Evaluasi SPI bersama Tim KPK RI turut dihadiri langsung oleh Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh kepala SKPD, dan camat se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri menyampaikan pentingnya upaya nyata untuk memastikan uang negara dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Ia menekankan perlunya langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD.
Menurutnya, langkah ini akan memperkuat fungsi pengawasan sejak awal dan memudahkan proses rekonsiliasi data, karena seluruh laporan kegiatan sudah tercatat secara berkala di level SKPD.
“Saya bilang ke teman-teman inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD, ada satu orang-orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” ujar Munafri.
Wali Kota juga menyoroti pola belanja di SKPD yang kerap tidak seimbang. Ia mengungkapkan adanya kecenderungan membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor atau penyedia jasa secara berlebihan, meski anggaran belanja kecil.
Praktik ini, katanya, membuka celah terjadinya kongkalikong yang ujungnya hanya berbagi keuntungan tanpa memberi relevansi pada kinerja SKPD. Olehnya, dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Munafri meminta agar standar kualitas pekerjaan ditempatkan sebagai prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa rekanan yang dipilih harus benar-benar mampu menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, sehingga hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
