MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Kebijakan yang diumumkan oleh Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kota Makassar – Panakkukang 02 pada 21 September 2025, yang isinya adalah penghentian sementara penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG), telah memicu kemarahan publik.
Pengumuman ini, yang ditujukan kepada pihak sekolah penerima manfaat, menuai banyak kritik. Pasalnya, langkah tersebut dianggap menghambat jalannya salah satu program strategis pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, sangat menyayangkan keputusan ini. Menurutnya, penghentian tanpa alasan yang jelas hanya akan memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
“Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa harus dihentikan sementara, padahal program MBG sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat?,” ujarnya pada Selasa, 23 September 2025.
Hartono menegaskan bahwa program ini tidak boleh dihentikan, apalagi tanpa penjelasan yang transparan. Ia juga mengkritik sikap Kepala SPPG yang menolak memberikan klarifikasi kepada media terkait masalah ini.
Surat yang beredar menyebutkan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk evaluasi oleh DirTauwas Badan Gizi Nasional. Namun, tidak ada rincian kapan program ini akan kembali berjalan normal. Hartono menilai hal ini bisa memicu kecurigaan publik.
“Jika ada penghentian, masyarakat wajar saja jadi curiga. Jangan main-main dengan program yang jadi prioritas pemerintah pusat,” tegasnya.
