Politisi PKS ini juga menyoroti pagu anggaran Rp 6.500 per porsi MBG. Menurutnya, dana tersebut harus diawasi ketat agar tidak ada penyelewengan.
“Dengan Rp 6.500, bahkan Rp 10.000 pun, kita bisa meragukan kualitas gizi yang bisa diberikan. Jika sudah ada pagu Rp 8.000, jangan lagi dipotong-potong dengan berbagai alasan,” sindirnya.
Hartono mendesak agar petunjuk teknis program MBG dibuka secara transparan kepada publik. Ia menekankan pentingnya peran serta orang tua siswa dalam pengawasan untuk memastikan kualitas gizi tidak dikorbankan.
Lebih lanjut, dia memperingatkan agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu, menurutnya, hanya akan merusak tujuan mulia dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai program ini malah jadi rebutan proyek. Akhirnya, bukan gizi anak yang meningkat, tapi ada pihak lain yang diuntungkan. Ini jelas merusak upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga gizi anak sekolah,” tegas Hartono.
Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan tersebut, katanya, bisa menjadi dasar bagi DPRD untuk mengambil langkah perbaikan.
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyatakan belum bisa berkomentar lebih jauh karena masih menunggu data resmi. Meskipun demikian, Ombudsman mengingatkan bahwa transparansi sangat penting agar kualitas MBG tidak merugikan siswa, dan mereka juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. (Rls)
