“Persoalan ini sudah klasik pak, udah sejak 2009. Tahun 2015 sempat muncul lagi pembahasan RTRW. Kami sebenarnya sudah banyak melakukan upaya,” ungkapnya.
Ia menyinggung salah satu program besar pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pembangunan terminal truk yang sempat digagas sebagai proyek percontohan nasional.
“Dulu di zamannya Pak Danny Pomanto, kami sempat siapkan lahan dan pengembangannya. Konsepnya bagus, bahkan Dishub Makassar sempat terpilih sebagai yang terbaik se-Indonesia karena terobosan itu,” tuturnya.
Namun proyek tersebut tidak berjalan dan justru merugikan banyak pelaku usaha.
“Sayangnya, lahan itu sekarang sudah jadi besi tua pak. Kami sudah keluarkan uang muka dan biaya lain, tapi tidak ada pelibatan kami dalam tim. Ketika akses jalan tiba-tiba tertutup setelah Tallo Sayati dibuka, fasilitas itu otomatis tidak bisa dipakai,” jelasnya.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara RT/RW dengan kebutuhan logistik yang terpusat di Pelabuhan Makassar.
“Kalau kawasan ekspedisi dijauhkan dari pelabuhan, ya jadi lucu. Di Surabaya misalnya, Tanjung Perak itu tidak ada persoalan besar karena sentra industrinya hidup. Hampir semua UMKM sangat bergantung pada distribusi barang,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah ekspedisi tidak bisa dilakukan sepihak karena sangat berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, pelabuhan, dan aktivitas UMKM.
“Dulu waktu Ibu Fatma masih calon Wali Kota, kami bahas ini. Kesimpulannya, memang sulit memisahkan ekspedisi dari pelabuhan. Jadi diskusi seperti ini penting agar solusi ke depan benar-benar bisa dijalankan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan untuk menyusun langkah teknis yang lebih terukur, termasuk penataan jadwal bongkar muat dan area parkir kendaraan distribusi.
Hasil diskusi akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dalam pertemuan berikutnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
