LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Shelter Warga se-Kota Makassar resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwas, M.Kes, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu 10 Desember 2025, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, H.Hapidah Djalante,S.IP.
Kegiatan ini dipandu Ibu Santi, diawali dengan penutupan rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang ditandai dengan pembagian bunga, pembentangan spanduk peringatan, serta yel-yel penuh semangat dari seluruh peserta.
Paparan Pendidikan dan Isu Anak Putus Sekolah ; Dalam sesi materi, peserta mendapatkan informasi terkini terkait pendidikan anak dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, termasuk pemaparan mengenai persoalan anak putus sekolah, wajib belajar 13 tahun, serta kondisi pendidikan PAUD.
Data mengenai anak yang drop out di tingkat SMP dan SMK juga dipresentasikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat intervensi di tingkat kelurahan.
Kadis Pendidikan menekankan pentingnya peran pengurus shelter dalam mendorong anak kembali bersekolah. Koordinasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), penguatan program paket kesetaraan, serta kolaborasi dengan pemerhati pendidikan untuk komunitas asisten rumah tangga dan anak jalanan menjadi fokus utama.
“Belajar tidak harus selalu di bangku sekolah. Shelter warga pun dapat menjadi ruang belajar yang produktif,” ujarnya.
Perubahan Peran Shelter Warga; Pemerhati perempuan Sulsel, Ira Husain, mengangkat dinamika perubahan peran shelter warga dalam menangani masalah sosial.
“Lima belas tahun lalu, shelter warga adalah ujung tombak penanganan kasus. Kini, mereka justru menjadi sasaran tombak, karena banyak kasus bermuara ke sana,” katanya.
Menurutnya, pengurus shelter kini lebih sigap dan care dibanding beberapa pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
