“Tidak boleh lagi ada anak-anak tidak sekolah di Kota Makassar, khususnya di wilayah pendidikan dasar,” imbuh Ketua IKA FH Unhas ini.
Terkait program bantuan seragam sekolah gratis, Wali Kota menegaskan bahwa esensi kebijakan tersebut bukan semata-mata soal jumlah seragam yang diberikan, melainkan bagaimana pemerintah hadir untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
Persoalannya bukan soal dua pasang baju cukup atau tidak. Intinya adalah mengurangi beban rumah tangga orang tua yang menyekolahkan anaknya.
Ia memaparkan, harga satu pasang seragam sekolah bisa mencapai sekitar Rp150 ribu. Jika dua pasang, maka orang tua harus menyiapkan sekitar Rp300 ribu per anak setiap tahun.
Melalui program bantuan tersebut, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperkuat secara signifikan.
“Kurang lebih ada daya beli sekitar Rp25 ribu per bulan yang bisa dipertahankan oleh keluarga berpenghasilan rendah. Inilah yang kita inginkan, karena daya beli sangat berpengaruh terhadap inflasi,” ungkapnya.
Selain pendidikan, kebijakan penghapusan sejumlah beban harian masyarakat juga menjadi fokus Pemkot Makassar, seperti pembayaran iuran tertentu dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi rumah tangga.
Langkah ini diharapkan membuka peluang tambahan penghasilan, khususnya bagi ibu rumah tangga. Dikatakan, kalau daya beli masyarakat sudah lemah, jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa muncul.
“Karena itu, yang kita Pemkot Makassar lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat,” terangnya.
Dia juga menekankan bahwa program-program tersebut bukan dibuat untuk kepentingan pencitraan politik, melainkan dirancang untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat, itu poin utamanya,” bebernya.
Dalam arahannya kepada aparatur sipil negara (ASN), Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen sebagai pelayan publik adalah bekerja dengan sepenuh hati, meskipun beban kerja ke depan semakin besar.
Ia juga menuturkan, pentingnya empati dan simpati dalam pelayanan publik agar kerja birokrasi tidak bersifat administratif semata, melainkan berdampak nyata bagi kehidupan warga.
“Kita bekerja bukan hanya sebagai pegawai, tetapi untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Makassar turut menyatkaan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen membangun kota inklusif, terkait Kota ramah bagi difabel.
Pemerintah berkomitmen mulai tahun 2026 menghadirkan infrastruktur yang ramah disabilitas, mulai dari desain panggung kegiatan, pedestrian, hingga akses transportasi umum.
“Kita harus memastikan saudara-saudara difabel bisa berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Komitmen terhadap inklusivitas tersebut telah dimasukkan secara tegas dalam visi pembangunan Kota Makassar dan menjadi tanggung jawab moral pemerintah kepada publik untuk mewujudkannya secara nyata.
Di sektor kesehatan, Pemkot Makassar juga menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran, khususnya pada pelayanan Puskesmas dan rumah sakit.
Pelayanan kesehatan, menurut Wali Kota, harus menjadi standar utama dan tidak boleh justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
“Jangan sampai orang datang sehat, pulang sakit karena pola pelayanan yang salah,” tegasnya.
Fungsi Puskesmas akan dikembalikan pada peran pelayanan luar ruang dan pencegahan penyakit, dengan dukungan kegiatan dan anggaran yang lebih besar.
Selain itu, sejumlah bangunan mangkrak dan fasilitas terlantar akan diaktifkan kembali untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.
“Kita akan menambah dan mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang selama ini terbengkalai. Pelayanan masyarakat adalah komitmen kami,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Wali Kota Makassar menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proses pembangunan. Ia menolak praktik perencanaan yang tidak terukur dan hanya bersifat formalitas.
“Tidak boleh lagi ada perencanaan ugal-ugalan. Perencanaan adalah dasar dari segalanya untuk memastikan bahwa kita benar-benar peduli dan bertanggung jawab terhadap pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
