“Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kita menghentikan penyelundupan di Maluku dan daerah lainnya. Ini karena kita lupa bahwa kita harus menjaga kedaulatan negara, baik kedaulatan politik, ekonomi, maupun wilayah,” jelas Sjafrie yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH.
Sjafrie menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menjadi sasaran eksploitasi kekayaan alam melalui berbagai praktik ilegal, baik yang dilakukan oleh oknum dalam negeri maupun melalui kolaborasi dengan pihak asing. “Kita punya ancaman kedaulatan ekonomi yang bersifat ilegal. Ada juga yang secara hukum legal, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya,” tuturnya.
Ia mengungkapkan bahwa kebocoran akibat praktik ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp5.770 triliun. Menurutnya, meskipun terjadi pergantian rezim pemerintahan, kelompok pengusaha tertentu tetap bertahan dan menguasai sektor-sektor strategis.
“Rezim berganti, tetapi pengusahanya tidak berganti. Kita wajib membela negara kita yang sedang berada dalam ancaman ekonomi ini,” tegas Sjafrie.
Menhan berharap peran pers dan masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional, khususnya di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. (*)
