MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mendapat mengikuti arahan dari pemerintah pusat, mendapat support dari lembaga negara.
Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.
Komitmen kolaborasi itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat 6 Februari 2026.
Rapat tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B Kady, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B. Kady, menegaskan komitmen Komisi V DPR RI bersama jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penuh program penataan kanal yang digagas Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Dukungan tersebut, kata Hamka, tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kanal sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperbaiki estetika kota serta mendukung terciptanya tata kota yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Kami bersama Balai Jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
“Bagaimana kita menjadikan Makassar lebih indah, termasuk penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan di sekitar kanal,” sambung Hamka.
Hamka mengungkapkan, pada hari yang sama ia bersama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar untuk menginisiasi diskusi bersama terkait pembangunan Kota Makassar secara terintegrasi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Kepala Balai Sungai Pompengan dan Kepala Balai Cipta Karya berdiskusi langsung dengan Pak Wali. Kita membicarakan bagaimana Kota Makassar dibangun dengan baik, sehingga berbagai kegiatan dan program yang ada bisa tersinkronisasi,” jelasnya.
Politisi Golkar itu menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.
“Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik,” tuturnya.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.
Lebih lanjut, Hamka membeberkan sejumlah program mendasar yang menjadi prioritas Wali Kota Makassar dan sejalan dengan agenda Komisi V DPR RI.
Program tersebut mencakup penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh.
“Program yang paling mendasar dan saya sangat sepakat adalah bagaimana Kota Makassar bebas dari sampah yang bertebaran, kemudian air bersihnya cukup, dan yang ketiga penataan kotanya, sangat terkait dengan program prioritas Pak Wali Kota ini,” katanya.
Dua menegaskan, dirinya bersama Wali Kota Makassar terus mendorong agar sinkronisasi pekerjaan antarinstansi dapat berjalan dari waktu ke waktu. Menurutnya, dengan koordinasi yang baik, efisiensi anggaran dan efektivitas program dapat tercapai secara optimal.
“Kalau ada sinkronisasi pekerjaan, efisiensi antar lembaga bisa terbangun. Saling mendukung, dan tujuan pembangunan pasti bisa dicapai dengan baik,” tuturnya.
Hamka juga menekankan pentingnya fungsi kanal di Kota Makassar yang sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai
Kaitan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Ia berharap kanal-kanal tersebut dapat dipelihara secara optimal dan tidak lagi dipenuhi sampah maupun aktivitas yang mengganggu fungsi dan keindahannya.
“Kanal itu fungsinya sangat penting. Harapan kami, kanal-kanal di Makassar yang menjadi tanggung jawab Balai Pompengan bisa dipelihara dengan baik,” ungkapnya.
“Dulu kalau kita lewat, yang terlihat airnya hitam, penuh sampah, trotoarnya dipenuhi pedagang, bahkan ada bangunan-bangunan liar,” lanjut anggota DPR RI, dari Dapil Sulsel I itu.
