MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin mulai menggulirkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi masyarakat pada 10 hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini mulai dilaksanakan Rabu 11 Maret 2026, dibuka langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pukul 10.00 WITA, dengan dua titik lokasi perdana, berlangsung hingga tanggal 18 Maret 2026 mendatang.
Lokasi pertama digelar di halaman Masjid Nurul Amin, Jalan Kapasa Raya Nomor 26, Kecamatan Tamalanrea. Sementara titik kedua berlangsung di Kompleks Pesona Dahlia, Jalan Dahlia, Kecamatan Mariso.
Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Program ini juga untuk membantu masyarakat Kota Makassar, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, agar tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” jelas Munafri.
Melalui pelaksanaan program ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat pangan murah selama 10 hari terakhir Ramadan.
Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Makassar hingga menjelang Idul Fitri.
Lebih lanjut Munafri, menjelaskan melalui kegiatan GPM yang digelar secara mobile di berbagai wilayah, Pemkot Makassar berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di pasar sekaligus menekan potensi lonjakan harga yang kerap terjadi pada akhir Ramadan.
Selain menjaga stabilitas harga, pelaksanaan pangan murah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah. Dengan menghadirkan bahan pokok langsung ke tengah-tengah masyarakat.
“Kita berharap gerakan pangan murah ini, menjadi lebih merata dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan,” harapnya.
Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilakukan secara mobile oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan PD Pasar di berbagai wilayah Kecamatan, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga sekaligus menekan laju inflasi daerah.
Program pangan murah ini menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar, dengan fokus utama membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain menjaga stabilitas harga, program ini juga diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama di masa Ramadan hingga menjelang Lebaran yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Tidak hanya berlangsung pada hari pertama, program ini juga akan terus berlanjut Kamis 12 Maret 2026, dengan menjangkau sembilan titik lokasi di berbagai kecamatan di Kota Makassar.
Adapun sembilan lokasi Gerakan Pangan Murah yang akan digelar Kamis 12 Maret 2026, yakni di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala.
Kemudian, di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala.
Selanjutnya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini.
“Melalui program ini, diharapkan stabilitas harga bahan pokok di pasar dapat tetap terjaga sehingga inflasi daerah dapat dikendalikan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Evy Aprialti, mengatakan program paket pangan murah yang digelar Pemkot Makassar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau langsung di titik-titik lokasi yang telah ditentukan.
Menurutnya, langkah ini dilakukan karena tingkat inflasi di Kota Makassar saat ini tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 6,23 persen.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pasar melalui pelaksanaan pasar murah di berbagai wilayah.
