Menurutnya, pelayanan yang baik akan mendorong iklim investasi dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Kolaborasi antar instansi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam pemaparannya, Zulkifli Aljahori juga menegaskan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar program pemerintah tetap berjalan sesuai regulasi.
“Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung interaktif ketika salah seorang peserta menanyakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat proses pelayanan administrasi yang selama ini dinilai masih memerlukan waktu cukup panjang.
Pertanyaan tersebut mendapat perhatian dari para narasumber yang menilai percepatan pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi.
Peserta lainnya turut mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan penjelasan mengenai pentingnya transparansi, evaluasi rutin, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan publik.
Muhammad Farid Rayendra menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh peserta yang aktif memberikan masukan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap forum seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.
“Kami berharap melalui forum ini terbangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
