“Greenhouse berbasis IoT menjadi solusi yang tepat karena tidak terlalu terpengaruh kondisi cuaca dan dapat berjalan berdampingan dengan pertanian konvensional,” sambungnya.
Selain teknologi budidaya, Munafri juga mengusulkan penguatan infrastruktur penyimpanan pangan di kawasan perkotaan.
Ia menilai keberadaan gudang penyimpanan dan cold storage sangat penting sebagai buffer stock untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengurangi risiko kerusakan bahan pangan.
“Kota seperti Makassar membutuhkan storage yang memadai dan cool storage untuk komoditas yang mudah rusak. Ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri turut mengusulkan pengembangan tanaman sagu di sepanjang bantaran sungai yang membelah Kota Makassar.
Selain berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, sagu dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif dan cadangan pangan jangka panjang.
“Kami mendorong penanaman kembali pohon sagu di bantaran sungai. Selain menjaga kawasan sungai, sagu juga dapat menjadi salah satu sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Sebagai kota konsumtif dengan keterbatasan lahan pertanian, Munafri juga mengungkapkan rencana Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah penyangga produksi pangan di luar wilayah kota.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap terjaga sekaligus membantu pengendalian harga komoditas di pasaran.
“Dengan begitu, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dapat lebih terkontrol,” bebernya.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan sebelumnya memang telah menegaskan bahwa penyusunan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan.
Mulai dari dampak perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga ancaman penyusutan lahan pertanian.
Ia mengapresiasi masukan langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat petani menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
“Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang akan disusun mampu mencerminkan kebutuhan serta realitas daerah, khususnya terkait sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
