Selain itu, PMII meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program-program yang dijalankan benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.
“BGN perlu di-reset dan dievaluasi secara total. Sebab masih terdapat pihak-pihak yang dinilai tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan program tersebut,” lanjutnya.
Tak hanya menyoroti kebijakan nasional, mahasiswa juga menyampaikan perhatian terhadap nasib para tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan PPPK paruh waktu yang dinilai masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
“Masih banyak guru honorer maupun PPPK paruh waktu yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius pemerintah,”* tambahnya.
PMII Wajo berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa secara terbuka dan demokratis.
“Apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi adik-adik mahasiswa akan segera kami tindak lanjuti secara kelembagaan. Karena sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah pusat, aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan,” kata Firmansyah.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Wajo selalu membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memastikan suara rakyat dapat tersalurkan melalui jalur yang tepat.
Aksi tersebut pun ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan PMII kepada pimpinan DPRD Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. (Humas DPRD Wajo)
