“Tujuan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk upaya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional,” kata Andi Rahma.
Dalam sambutannya, Andi Musdalifah menegaskan, kualitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Karena itu, pendampingan ini dilakukan agar setiap perangkat daerah mampu menginput data pembangunan secara tepat, akurat, dan terintegrasi melalui SIPD.
Menurutnya, data yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar perencanaan, monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan pembangunan daerah. Tanpa data yang valid, arah kebijakan berpotensi meleset dari kebutuhan masyarakat.
“SIPD dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan seluruh data dan capaian kinerja yang diinput benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Andi Musdalifah.
Pendampingan ini diikuti operator dan staf perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo. Selain meningkatkan pemahaman teknis penggunaan SIPD, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sehingga kualitas pelaporan pembangunan menjadi semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ddy/Adv)
