MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi resmi mengakhiri perjalanan politiknya bersama Partai Golkar dan membuka babak baru bersama Partai Demokrat.
Perpindahan itu ditandai dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus penyematan jaket Demokrat kepada Appi dalam kegiatan pendidikan politik DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, Kamis 8 Oktober 2026.
KTA Demokrat diserahkan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe. Sementara jaket Demokrat dipasangkan Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat Agustinus Tamo Mbapa. Sejumlah pengurus Demokrat Sulsel turut menyaksikan momentum tersebut.
Menanggapi hal ini, Manager Strategi dan Operasional Jaringan Survei Indonesia (JSI), Nursandi Syam, menyebutkan momentum tersebut bukan sekadar pergantian kartu anggota maupun warna jaket partai.
Menurutnya, Appi kini meninggalkan beringin dan mengenakan jaket biru berlambang Mercy dengan membawa jaringan dan akar rumpun.
Perubahan itu sekaligus membuka pertanyaan lebih besar, seberapa jauh perpindahan seorang Wali Kota dapat mengubah konfigurasi kekuatan politik di Sulawesi Selatan.
“Ini saya ibaratkan Appi yang berapi-api, dari beringin ke bintang Mercy,” kata Nursandi, merespon hengkang orang nomor satu Kota Makassar itu.
Ia menilai, kepindahan Wali Kota Makassar itu perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas.
Bahwa, Golkar kehilangan seorang figur yang saat ini memimpin Ibu Kota Sulawesi Selatan, sementara Demokrat mendapatkan tokoh dengan posisi politik strategis dan tingkat pengenalan publik yang tinggi.
“Karena itu, perpindahan Pak Appi selaku Wali Kota di (Ibu Kota Provinsi Sulsel), berpotensi memengaruhi hubungan politik, jalur komunikasi, hingga kalkulasi kekuatan menjelang berbagai agenda politik mendatang,” terangnya.
Ia menilai bahwa hengkangnya Appi sudah dipikirkan bersangkutan secara matang, karena berlangsung dalam rangkaian peristiwa yang relatif singkat.
Lima hari sebelum resmi menerima KTA Demokrat, tepatnya 3 Oktober 2026, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng secara terbuka mengajak Appi bergabung.
Apalagi, tanggal 5 Oktober 2026, Appi mendatangi kediaman Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di kawasan Batu Putih untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
“Rangkaian itu menunjukkan bahwa perpindahan Appi tidak terjadi secara tiba-tiba,” ungkapnya.
“Dari ajakan terbuka Andi Alfian Mallarangeng, pertemuan dengan IAS, hingga penyerahan KTA dan pemasangan jaket Demokrat, seluruh proses berlangsung kurang dari sepekan,” sambung Nursandy yang juga analis politik itu.
Ia menyebutkan, kehadiran sejumlah aktor dari partai juga memperlihatkan adanya komunikasi politik yang cukup intens sebelum keputusan tersebut diumumkan secara terbuka.
“Dengan demikian, yang terlihat di publik pada 8 Oktober bukanlah awal dari sebuah proses, melainkan puncak dari komunikasi politik yang telah berlangsung sebelumnya,” katanya.
Ia memberikan pandangan bahwa, ada hal menarik, karena partai Demokrat bukan lingkungan politik yang sepenuhnya asing bagi Appi.
Dijelaskan, pada Pilwali Makassar Munafri mendapat usungan dari partai Demokrat. Hubungan politik tersebut menjadi bagian dari perjalanan yang mempertemukan Appi dengan partai berlambang bintang Mercy jauh sebelum ia resmi menjadi kader.
Karena itu, kepindahan Appi kali ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari hubungan politik yang sebelumnya pernah terbangun, bukan semata-mata perpindahan dari satu organisasi ke organisasi lain.
Kendati demikian, ia memberikan analisa bahwa Appi berpisah dengan partai berlambang pohon beringin bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut perubahan identitas politik, jaringan organisasi, serta hubungan dengan kader dan simpatisan yang selama ini terbentuk.
Menurutnya, dalam politik, loyalitas memang penting. Tetapi loyalitas juga berhadapan dengan perubahan kepentingan, peluang, konfigurasi kekuatan, dan orientasi politik.
“Pada titik inilah, alasan personal Appi di balik keputusan tersebut tidak cukup dibaca hanya dari apa yang tampak di ruang publik,” ungkapnya.
“Yang jauh lebih menarik adalah apa yang akan terjadi setelah perpindahan itu resmi hari ini,” lanjutnya.
Nursandy menambahakan, Partai Golkar memiliki struktur organisasi dan jaringan kader yang jauh lebih luas. Akan tetapi, kehilangan seorang Wali Kota tentu bukan peristiwa yang sepenuhnya biasa.
Ia mengatakan, seorang kepala daerah memiliki posisi politik yang berbeda dibanding kader yang tidak sedang memegang jabatan eksekutif.
