MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial bagi warganya.
Janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (Munafri – Aliyah) perlahan namun pasti terus diwujudkan.
Pasangan tagline “MULIA”, keduanya berkomitmen menghadirkan program-program unggulan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Setelah sukses meluncurkan program sebelumnya, mulai dari iuran sampah gratis bagi masyarakat miskin, seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP kurang mampu, sambungan air bersih gratis, Makassar Creative Hub.
Hingga peluncuran aplikasi digital Makassar Super Apps (Lontara Plus), kini Pemerintah Kota Makassar kembali mempersembahkan inovasi baru.
Program tersebut adalah “MAKASSAR BERJASA” (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), sebuah inisiatif perlindungan sosial yang ditujukan bagi pekerja rentan di Kota Makassar.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan seluruh warga, khususnya masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, dapat memperoleh jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lebih layak.
Launching program Makassar Berjasa berlangsung meriah di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa 30 September 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK, Melinda Aksa, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Forkopimda, para kepala SKPD, Tim Ahli Pemkot, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku sebagai mitra strategis.
Menurut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Makassar Berjasa lahir sebagai wujud nyata perlindungan bagi pekerja rentan di sektor formal maupun informal, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada sektor perdagangan dan jasa.
“Kita tahu, kehidupan masyarakat Makassar banyak ditopang sektor perdagangan dan jasa. Masih banyak pekerja yang belum memiliki kepastian dalam keselamatan kerja,” ujarnya.
“Melalui Makassar Berjasa, pemerintah kota hadir memberikan jaminan agar mereka bisa bekerja dengan aman dan keluarga lebih tenang,” jelas Munafri.
Hingga saat ini, Pemkot Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil meng-cover lebih dari 81 ribu pekerja rentan, atau sekitar 63 persen dari target.
Mantan Bos PSM itu menegaskan, pihaknya masih akan mengejar sisa 27 persen agar seluruh pekerja di Makassar terlindungi. Bahkan mengintruksikan Camat, Lurah bergerak cepat.
“Saya minta lurah, camat, hingga seluruh SKPD ikut aktif. Satu ASN satu peserta yang bisa kita cover. Bayangkan, kalau asisten rumah tangga saja bisa terjamin, dampaknya sangat besar,” imbuh Appi.
Tak hanya jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Pemkot juga akan menambahkan jaminan hari tua pada tahun anggaran mendatang.
Hal ini dianggap penting untuk memastikan para pekerja tetap mendapatkan kepastian hidup meski tidak lagi produktif.
Pria yang akrab disapa Appi itu juga memberi instruksi khusus kepada Dinas PU terkait agar setiap pekerja konstruksi ter-cover BPJS Ketenagakerjaan sebelum pencairan proyek dilakukan.
“Kita buka loket di Dinas PU untuk pastikan pekerja konstruksi ber-KTP Makassar bisa tercover dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga diminta serius memperhatikan para pekerja di sektor usaha kecil, termasuk pegawai warung makan hingga nelayan.
Iuran yang relatif kecil, hanya sekitar Rp36 ribu per bulan, dinilai sangat sepadan dengan manfaat perlindungan yang diterima.
Pemkot Makassar juga akan memperluas kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta melalui dana CSR untuk memperkuat cakupan perlindungan.
Langkah ini diyakini mampu menjangkau pekerja rentan di pasar, terminal, parkir, hingga pedagang kecil.
Munafri menegaskan, kerja sama erat dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat.
“Kita sudah lihat manfaatnya saat kecelakaan kerja terjadi di gedung DPRD Kota, tercover dengan baik. Dampaknya nyata, dan ini yang harus kita perbanyak,” ungkapnya.
