Home / Sulsel

Rabu, 26 November 2025 - 21:26 WIB

DPRD Wajo Dorong Lahirnya Perda KIP, Publik Diajak Kawal Transparansi Pemerintahan

MEDIASINERGI.CO WAJO — DPRD Kabupaten Wajo terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Langkah itu ditunjukkan melalui gelaran diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari OPD, akademisi, perbankan, BUMD, kepala desa, parpol, hingga insan pers dan LSM, Rabu, 26 November 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo.

Dalam forum tersebut, moderator Ardiansyah Rahim menegaskan bahwa diskusi publik merupakan tahapan krusial yang tidak boleh dilewati dalam penyusunan regulasi daerah. Partisipasi masyarakat, kata dia, merupakan roh dari perumusan Perda KIP.

“Ranperda ini urgent. Masyarakat perlu terlibat agar regulasi yang kita hasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik,” ujar Ardiansyah, yang turut menjadi penyusun Naskah Akademik Ranperda KIP.

Ia menilai kehadiran Perda KIP sangat mendesak, sejalan dengan kebutuhan memperkuat praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel. DPRD Wajo, kata Ardiansyah, menunjukkan komitmen serius dengan mendorong regulasi yang memberi ruang luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.

Ketua Bapemperda DPRD Wajo, Amran S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa Ranperda KIP telah tercantum dalam Propemperda 2025 dan disusun sesuai mekanisme yang diatur UU No. 12 Tahun 2011 serta Permendagri No. 80 junto 120.

“Diskusi publik ini kita gelar untuk menjaring masukan dari semua elemen. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan langsung manfaat Perda ini,” ujar Amran, yang juga Ketua Pansus pembahasan.

Amran memaparkan bahwa dinamika sengketa informasi dan meningkatnya distrust publik terhadap badan publik menjadi alasan kuat lahirnya regulasi ini. Selain itu, landasan konstitusional Pasal 28F UUD 1945 memperkuat kebutuhan akan Perda KIP di daerah.

“Secara sosiologis, masyarakat kita mengalami trust deficit. Transparansi dan akuntabilitas masih perlu diperkuat. Perda KIP diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi publik untuk mengakses informasi, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

DPRD Wajo berharap Ranperda KIP menjadi regulasi strategis yang tidak hanya memenuhi hak-hak dasar (Adv)

Ditulis oleh Hamzah Sinergi

Wartawan resmi mediasinergi.co. Specialist konten berita, pendidikan, kesehatan, dan olahraga

Share :

Baca Juga

Sulsel

Marsose Gala Tegaskan: Pengurus Tak Berhak Alihkan Aset KUD Bahagia Tanpa Persetujuan RAT, Legalitas Rp50 Juta Dipertanyakan

Sulsel

Apresiasi Atlet Juara Umum Porprov, Wali Kota Munafri Siapkan Bonus Ganda

Sulsel

HUT ke-419 Makassar, Ketua DPRD Supratman: Hadirkan Pembangunan Berdampak ke Masyarakat

Sulsel

Makassar Humas Award dan Lontara Plus Award, Cara Pemkot Apresiasi Inovasi dan Partisipasi Publik

Sulsel

Bupati Takalar Terima Penghargaan di Forum Nasional AIM ASEAN

Sulsel

Dua Dekade Menanti Akses Layak, Wali Kota Munafri, Jalan Beton Hadir di Romang Tangayya

Sulsel

Siapkan Aturan Baru, Pemkot – DPRD Makassar Perketat Pengawasan Peredaran Minol

Sulsel

Terima Plakat Penghargaan, Bupati Takalar Siapkan Lahan Pembangunan Mako Brimob Polda Sulsel