MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan di tengah masyarakat, melalui pengalokasian anggaran besar pada program-program yang berdampak langsung.
Khususnya di bidang perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi digital layanan publik, serta penguatan pendapatan daerah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah kota yang dipimpin adalah pemberian jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
Terutama pekerja keagamaan dan pekerja rentan, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
“Salah satu kegiatan yang membutuhkan anggaran besar adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya pekerja keagamaan dan pekerja rentan,” ujar Munafri, Kamis 18 Desember 2025.
“Ini kita lindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover APBD Pemerintah Kota Makassar,” sambung pria yang akrab disapa Appi itu.
Saat ini, lebih dari 81.000 warga Kota Makassar telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Namun, menurut Wali Kota, perlindungan tersebut masih belum cukup karena manfaat baru dirasakan ketika terjadi risiko kerja.
Oleh karena itu, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Makassar akan menambah sekitar 45.000 peserta baru pada tahap awal untuk mendapatkan jaminan hari tua.
Program ini ditujukan untuk memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
“Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka,” tegas orang nomor satu Kota Makassar ini.
Selain itu, Pemkot Makassar juga terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi layanan terpadu Lontara Plus.
Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan sekitar 358 entitas layanan pemerintah, yang selama ini berjalan secara terpisah ke dalam satu sistem layanan digital. Sejak Juli, hingga Desember 2025, total aduan yang masuk mencapai 2.106 laporan.
“Hampir seluruh pengaduan masyarakat sudah mulai masuk melalui sistem ini,” ungkap mantan Bos PSM tersebut.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya respons cepat dari SKPD terhadap setiap aduan masyarakat yang masuk. Ia menetapkan batas waktu maksimal 2×24 jam untuk menindaklanjuti setiap laporan.
“Kalau ada aduan yang tidak direspons lebih dari dua kali dua puluh empat jam, notifikasinya akan langsung masuk ke handphone saya. Dan saya akan langsung menghubungi OPD yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, respons cepat dari pemerintah memiliki dampak psikologis yang besar bagi masyarakat. Warga tidak membutuhkan jawaban panjang, tetapi kepastian bahwa mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus hadir, respons itu sudah memberikan efek yang sangat baik bagi masyarakat bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ke depan, Lontara Plus akan terus dikembangkan dengan empat fokus utama, yakni integrasi data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan.
Seluruh aplikasi layanan yang sudah ada akan ditarik ke dalam sistem utama sebagai backbone data terpadu.
“Supaya kita bicara dan mengambil kebijakan benar-benar berbasis data,” jelasnya.
Tak cukup disitu, sebagai pimpinan Kota Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa sejumlah program strategis yang telah disusun bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan tugas dan tanggung jawab nyata yang harus dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari berbagai program tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama dan bersifat wajib (mandatory).
Ia menyampaikan bahwa bidang pendidikan akan dimaksimalkan secara serius, seiring dengan penguatan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.
“Program, Pendidikan ini benar-benar akan kita maksimalkan. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang sangat mandatory,” tegas Munafri.
Dalam sektor pendidikan, Pemkot Makassar memastikan tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
Berbagai upaya akan dilakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif, terutama bagi tenaga pengajar yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.
